Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Uno: Kita Harus Selamatkan Sektor Kesehatan agar Ekonomi Kita Bangkit

Kompas.com - 19/10/2020, 06:45 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiga Uno mengatakan, kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi Covid-19 makin tinggi.

Berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19 yang digagas oleh Sandiaga, kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi Covid-19 hampir mencapai 70 persen. Kekhawatiran itu tak hanya sebatas pada ekonomi, tetapi juga kesehatan.

Sandiaga pun menekankan bahwa sektor kesehatan harus ditangani dengan baik agar dapat menyelamatkan sektor perekonomian.

Baca juga: Survei Indikator: 54,3 Persen Masyarakat Nilai Penyebaran Covid-19 Terkendali

"Kekhawatiran itu sudah mendekati angka 70 persen. Jadi otomatis kita harus selamatkan sektor kesehatan agar ekonomi kita bangkit," ujar Sandiaga saat menjadi pembicara dalam rilis virtual hasil survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (18/10/2020).

Menurut Sandiaga, sebenarnya banyak sektor usaha yang dapat digenjot di tengah pandemi. Namun demikian, pemulihan kesehatan dan ekonomi butuh peran semua pihak tanpa terkecuali.

"Tentunya siapa yang harus segera dibantu untuk bertahan, siapa yang harus diprioritaskan, itu harus kita lakukan kolaborasi kerja bareng pemerintah, dunia usaha, akademisi, tim kesehatan, tim medis, dan tentunya kami di civil society," kata Sandiaga.

Baca juga: Survei Indikator: Pada September 55 Persen Publik Ingin PSBB Dihentikan

Adapun hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 60,4 persen masyarakat meminta pemerintah memprioritaskan aspek kesehatan dibandingkan ekonomi dalam penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi dalam pemaparan hasil survei yang disampaikan secara virtual, Minggu (18/10/2020).

"(Sebanyak) 60,4 persen menginginkan pemerintah memprioritaskan kesehatan, 36,2 persen menginginkan pemerintah memprioritaskan ekonomi, dan 3,4 persen menyatakan tak tahu atau tidak menjawab," kata Burhanudin.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik pada Jokowi Sedikit Naik pada September 2020

Adapun opini masyarakat mengenai prioritas antara kesehatan dan ekonomi dalam penanganan Covid-19 terlihat dinamis.

Sebelumnya pada Mei lalu, Indikator juga melakukan survei dengan pertanyaan yang sama. Hasilnya 60,7 persen masyarakat menginginkan pemerintah memprioritaskan kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Sementara 33,9 persen menginginkan pemerintah memprioritaskan ekonomi.

Namun, survei pada Juli menunjukkan hasil yang berbeda. Sebanyak 45 persen masyarakat menginginkan pemerintah memprioritaskan kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Sementara 47,9 persen masyarakat menginginkan pemerintah memprioritaskan ekonomi.

"Dinamika yang signifikan tampak terjadi pada isu prioritas, antara kesehatan dan perekonomian. Temuan pada September 2020 tampak kembali kepada persepsi publik pada Mei 2020 yang lalu, di mana prioritas kesehatan kembali menjadi perhatian mayoritas publik, 60,4 persen," ujar Burhanudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com