Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Aparat Hentikan Kekerasan terhadap Masyarakat Desa Pubabu

Kompas.com - 16/10/2020, 18:17 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mendesak aparat kepolisian mengusut kasus dugaan penganiayaan yang dialami oleh sejumlah perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peristiwa itu terjadi saat bentrok antara warga dan petugas di lahan sengketa, Desa Pubabu-Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Baca juga: Tergusur dari Hutan Adat Pubabu, Masyarakat Adat Besipae Hidup di Bawah Pohon

“Kami meminta kepada kepolisian untuk menghentikan, artinya menghentikan ini kan juga terserah kepada kepolisian untuk memproses secara hukum,” kata Beka ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (16/10/2020).

“Prinsipnya siapapun yang bersalah ya harus diproses hukum,” tutur dia.

Komnas HAM pun mengecam keras atas kekerasan yang dilakukan aparat dan melayangkan surat protes kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Melalui surat itu, kata Beka, Komnas HAM meminta gubernur untuk menghentikan serta mencegah kekerasan antarkelompok masyarakat.

“Kami mengecam keras kekerasan yang dilakukan oleh aparat Pemprov NTT, dan kami sudah mengirimkan surat protes secara resmi kepada gubernur NTT,” tuturnya.

Baca juga: Bentrok Masyarakat Pubabu dan Satpol PP, Seorang Ibu dan Remaja Dibanting dan Dipukul

Menurut Beka, Komnas HAM pernah menangani sengketa lahan di daerah tersebut dan telah mengeluarkan rekomendasi bagi Pemprov NTT. Surat rekomendasi diberikan pada 3 September 2020.

Namun, Komnas HAM belum mendapat tanggapan dari Pemprov NTT atas rekomendasi itu.

Rekomendasi Komnas HAM antara lain, meminta pengukuran ulang dan penetapan lahan, menyediakan ruang dialog, serta memberi ruang kepada pihak gereja untuk memfasilitasi mediasi.

Kemudian, Komnas HAM juga meminta Pemprov NTT menjabarkan langkah yang sudah dilakukan untuk menangani sengketa lahan.

“Kami juga meminta informasi langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov NTT untuk menjalankan rekomendasi Komnas,” tutur Beka.

Baca juga: Kecam Penganiayaan Aparat di NTT, Komnas HAM Kirim Surat Protes ke Gubernur

Diberitakan, video penganiayaan Damaris, seorang ibu rumah tangga, dan remaja perempuan bernama Novi (15) saat bentrok antara warga dengan aparat di NTT viral di media sosial.

Bentrokan terjadi pada Rabu (14/10/2020) sekitar pukul 12.00 WITA.

Saat dikonfimasi, tokoh masyarakat Desa Pubabu Niko Manoe membenarkan penganiayaan tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com