Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkominfo Minta Penyampaian Informasi soal Vaksin Covid-19 Mudah Dipahami

Kompas.com - 08/10/2020, 17:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Henri Subiakto mengatakan, penyampaian informasi terkait vaksin Covid-19 kepada masyarakat harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.

Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman atau informasi salah yang diterima masyarakat terkait vaksin Covid-19. Termasuk untuk menginformasikan kepada mereka yang skeptis dan tidak percaya terhadap vaksin tersebut.

Apalagi, kata Henri, vaksin merupakan solusi paling utama dalam mengakhiri pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Vaksin Covid-19, Ini Ketentuan soal Vaksinasi di Indonesia

"Sampaikan dengan bahasa-bahasa mereka, biasanya akan lebih mudah kalau menggunakan bahasa mereka, sampaikan fakta-faktanya," kata Henri di acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara daring, Kamis (8/10/2020).

Henri mengatakan, masyarakat akan lebih mudah memahami informasi jika menggunakan bahasa yang mudah dan sesuai pemahaman.

Penggunaan bahasa yang tinggi, kata dia, akan membuat mereka sulit memahaminya. Terlebih vaksin terkait dengan kesehatan yang istilahnya pun cukup rumit jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

"Masyarakat akan lebih mudah kalau pakai bahasa dan pemahaman mereka. Kalau pakai bahasa tinggi susah dipahami," kata dia.

Baca juga: Menkes Terawan Berwenang Tetapkan Harga Vaksin Covid-19

Selain itu, materi yang disampaikan juga harus benar-benar menyasar kepentingan warga. Sebab, mereka yang mau bertindak, baik mendukung maupun tidak sangat terkait dengan kepentingan dirinya sendiri.

Dalam hal vaksin Covid-19 ini, Henri mengatakan, harus disampaikan bahwa vaksin tersebut dibutuhkan dan akan merugikan diri sendiri jika tidak menggunakannya.

"Orang mau bertindak, mendukung atau tidak kalau terkait kepentingannya. Kepentingannya ini (terkait vaksin) untuk melindungi diri sendiri. Jadi harus menyentuh kebutuhan langsung mereka," kata Henri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com