Gubernur Lemhannas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai, polemik tentang kebangkitan komunisme atau Partai Komunisme Indonesia (PKI) kerap menguat setiap tahun menjelang 30 September.

Ia menduga isu tersebut sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik.

Hal ini disampaikan Agus dalam webinar tentang "Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik?" yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S) pada Selasa (29/9/2020).

"Bahwa wabah kebangkitan komunisme sulit tidak diakui untuk hadir setiap tahun menjelang 30 September atau 1 Oktober. Karena kemunculan berulang pada saat yang tetap itu, sulit dimungkiri bahwa isu itu sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik," kata Agus melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Soal Tuntutan KAMI, Wakil Ketua DPR: Kami Tegas Menolak Komunisme

Agus menyadari sejarah tentang PKI atau komunisme tidak bisa dihilangkan karena berhubungan dengan pengalaman perseorangan tentang PKI sehingga membuat tulisan, memoar buku atau mengadakan pertemuan dengan teman senasib pada zaman dulu.

Di sisi lain, ada juga yang menganggap dirinya anti-PKI sehingga merasa bahwa hal penghilangan sejarah PKI sebagai sebuah kebangkitan dari komunisme.

Terlepas dari itu, Agus menekankan bahwa hukum negara sudah tegas mengatur tentang larangan PKI melalui Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia serta UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Ia menilai, dua payung hukum itu sudah cukup kuat untuk mengebiri perseorangan atau paham komunis yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Nasdem Tolak RUU HIP jika Tak Cantumkan TAP MPRS Larangan Komunisme

Oleh sebab itu, ia menilai perdebatan tentang PKI merupakan hal sia-sia dan hanya membawa bangsa ini jalan di tempat.

"Polemik yang menguras waktu tenaga dan pikiran dari aset bangsa yang sebenarnya diperlukan meningkatkan efektivitas usaha pembangunan nasional," kata Agus.

"Terasa sekali apabila sebuah postingan di sebuah media sosial ada provokatif direspons secara defensif oleh pihak yang berlawanan, maka proses balas-membalas ini tidak ada habisnya dan terkadang juga argumentasi dari proses balas-membalas postingan itu sangat tidak logis," kata dia.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, paham komunis merupakan antitesis dari kapitalisme. Ideologi komunisme bertujuan mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan pengungsian sebagai sistem dari hasil masa lalu.

Baca juga: PKS: Aneh jika TAP MPRS Larangan Komunisme Tak Dijadikan Rujukan RUU HIP

Oleh karena itu, Agus menyarankan, dalam menghadapi kebangkitan komunisme, lebih baik menghilangkan segala isu yang berkaitan tentang kemiskinan dan pengangguran.

Sebab, yang lebih penting adalah bagaimana pembangunan di Indonesia dapat untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan pengungsian.

Agus menganggap sejarah bangsa tentang PKI tidak untuk mencari pihak yang salah atau yang benar. Agus juga menilai polemik itu hanya akan merugikan generasi muda.

"Polemik semacam ini yang tak mengandung pengertian akademik intelektual, tetapi lebih bersifat politis untuk menghancurkan lawan," lanjut dia.