Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Kompas.com - 28/09/2020, 16:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan sejumlah alasan mengapa masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan Covid-19.

Survei digelar secara daring oleh BPS terhadap 90.967 responden di seluruh Indonesia pada 7 hingga 14 September 2020.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, survei mengungkap mayoritas alasan masyarakat adalah tidak adanya sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan.

"Sebanyak 55 persen responden mengatakan, karena tidak ada sanksi jika tidak menerapkan protokol," ujar Suhariyanto dalam konferensi pers daring yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, Santri di Banyumas Disanksi Bersihkan Kamar Mandi

"Kemudian, 39 persen responden menyatakan, karena tak ada kejadian Covid-19 di lingkungan sekitar mereka," lanjut dia.

Lalu, sebanyak 33 responden mengaku, tak mematuhi protokol kesehatan karena menyulitkan pekerjaan mereka.

Selain itu, ada 23 persen responden yang mengungkapkan harga masker, faceshield dan APD lain yang cenderung mahal menjadi penyebab keengganan menerapkan protokol kesehatan.

"Selanjutnya, ada 21 persen responden mengaku tidak patuh protokol kesehatan karena ikut-ikutan orang lain," tutur Suhariyanto.

"Yang menarik, ada 19 persen responden tak patuh protokol karena aparat atau pimpinan mereka tak memberikan contoh," lanjut dia.

Terkahir, sebanyak 15 persen responden menyampaikan sejumlah alasan lain.

Merujuk kepada hasil tersebut, Suhariyanto menyarankan, ke depannya sanksi terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan semakin dipertegas.

Baca juga: Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

"Selain itu, ke depannya seluruh pimpinan dan aparat harus memberikan contoh agar masyarakat mengikuti," tegas dia.

Suhariyanto menambahkan, dari 90.967 responden, sebanyak 55 persen adalah perempuan dan 45 persennya merupakan laki-laki.

Kemudian, dari data responden terungkap sebanyak 69 persen berusia di bawah 45 tahun.

Sementara itu, jika dilihat dari tingkat pendidikan, sebanyak 61 persen responden minimal berpendidikan sarjana ke atas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com