Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Dorong PPID Sajikan Informasi Cepat dan Akurat Cegah Hoaks

Kompas.com - 28/09/2020, 10:35 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mampu menyajikan informasi cepat, akurat, dan akuntabel.

Ma'ruf mengatakan, hal tersebut dibutuhkan untuk meminimalisir maraknya berita bohong atau hoaks yang beredar.

Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini yang banyak memunculkan informasi tak sesuai kepada masyarakat.

"PPID harus mampu menyajikan informasi cepat, akurat, dan akuntabel. Hal ini diperlukan untuk menangkal atau setidaknya meminimalisir maraknya hoaks atau berita bohong di masyarakat," ujar Ma'ruf saat memberi sambutan dalam acara peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Minta Pemda Bentuk Komisi Informasi jika Belum Punya

Selain itu, ia juga meminta agar badan publik mengambil peran untuk mengedukasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat.

Hal tersebut bertujuan agar prinsip-prinsip utama hak untuk tahu dapat dipahami masyarakat luas.

Termasuk juga adanya terobosan baru dan inovasi strategis dalam rangka mempercepat peningkatan pengetahuan tentang Keterbukaan informasi publik.

"Harapannya agar masyarakat semakin meningkat partisipasi aktifnya dalam pembangunan dan berbagai kebijakan publik, sesuai bidangnya masing-masing," kata dia.

Baca juga: Wapres Sebut Data Pemerintah yang Berkabut Jadi Masalah Birokrasi

Sebagai salah satu strategi untuk menjawab berbagai tantangan keterbukaan informasi publik di masa pandemi Covid-19, pihaknya juga meminta pemerintah daerah berperan aktif.

Terutama bagi mereka yang sudah memiliki komisi informasi.

"Bagi pemerintah daerah yang sudah memiliki komisi informasi diharapkan agar dapat memberikan layanan publik secara optimal," kata dia.

Sementara itu, bagi pemerintah daerah yang belum memilikinya agar segera merealisasikan pembentukan komisi informasi tersebut.

"Peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak sangat esensial untuk memastikan agar hak atas informasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com