Wapres Sebut Data Pemerintah yang "Berkabut" Jadi Masalah Birokrasi

Kompas.com - 15/09/2020, 17:14 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, salah satu kelemahan pemerintah dalam menjalankan birokrasi adalah data yang masih belum jelas.

Ma'ruf pun mengibaratkan data yang dimiliki pemerintah untuk dijadikan acuan saat bekerja saat ini masih berkabut.

"Di antara beberapa data, kelemahan yang saya lihat, salah satunya adalah lemahnya data. Data kita masih sangat lemah, masih banyak berkabut belum begitu jelas," ujar Ma'ruf saat bertemu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam konferensi video, Selasa (15/9/2020).

Oleh karena itu, menurut dia, kabut-kabut yang menghalangi data tersebut harus dihilangkan.

Baca juga: Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Beri Pelajaran tentang Perlunya Percepat Reformasi Birokrasi

Salah satu contoh nyata masih belum jelasnya data adalah saat akan dibagikannya bantuan sosial (bansos) dampak pandemi Covid-19.

"Kita harus bisa menghilangkan kabut data ini. Data ada, tapi masih berkabut," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, salah satu permasalahan data ini sangat terasa di masa pandemi Covid-19.

Dengan demikian, reformasi birokrasi pun perlu dipercepat agar pelayanan kepada masyarakat pun lebih cepat.

Selain persoalan data, masih banyaknya regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih juga terjadi di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Wapres: Birokrasi Lambat Jadi Sumbatan Pemulihan Akibat Pandemi

Hal tersebut membuat eksekusi kebijakan pun semakin sulit.

"Itu terasa ketika ada pandemi sehingga terjadi pelambatan-pelambatan eksekusi dan juga prosedur yang kurang mendukung kecepatan eksekusi kebijakan," kata dia.

Selain itu, menurut Ma'ruf Amin, masih terlihat adanya ego sektoral secara jelas. Dia mengakui, belum tampak kerja sama yang seiring sejalan dan malah terjadi tarik-menarik kepentingan.

"Kita ingin membangun mengenai collaborative working-nya masih ada hambatan-hambatan. Jadi Covid-19 ini banyak pelajaran buat kita dalam rangka menuntaskan reformasi birokrasi," ucap dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Nasional
Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Nasional
Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Nasional
Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X