Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyerukan untuk menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

PBNU menyatakan menunda pelaksanaan Pilkada 2020 dengan berpijak pada satu konstitusi syariah yakni menjaga keselamatan jiwa setiap nyawa manusia.

"Imbauan PBNU merupakan seruan moral agar kita kembali mempertimbangkan bahwa keselamatan jiwa warga negara adalah utama," ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Helmy Faishal Zaini, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

PBNU menilai, keselamatan nyawa manusia harus dijadikan patokan dasar dalam mengambil kebijakan.

Apalagi, kata dia, saat ini kasus Covid-19 di Tanah Air dari hari ke hari semakin meningkat.

Belakangan per harinya kasus Covid-19 seluruh Indonesia mencapai 4.000.

Ditambah lagi, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Melihat kondisi tersebut, kata dia, PBNU menilai perlu ada alternatif apabila Pilkada 2020 dipaksakan tetap digelar.

"Kalau kita melihat kondisi sekarang, PBNU memandang penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020 kalau mau dipaksakan dengan model keteledoran kita sekarang, maka dalam pandangan PBNU hendaknya kita semua punya alternatif baru untuk lakukan penundaan," kata Helmy.

Ia mengatakan, penundaan pilkada tersebut harus dilakukan sampai dapat dipastikan bahwa situasinya memungkinkan dan aman apabila diselenggarakan.

Namun, jika tetap dipaksakan di tengah pandemi, kata dia, harus dapat dipastikan bahwa tahapan rawan penularan Covid-19 yakni kampanye terbuka dan tatap muka langsung dihilangkan.

Baca juga: Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

"Apakah mungkin untuk hilangkan kampanye tatap muka digantikan dengan virtual? Kalau dimungkinkan setidaknya mengurangi 80 persen kemungkinan penularan. Meskipun masih menyisakan catatan bagaimana protokol kesehatan bisa diterapkan di bilik-bilik suara," kata dia.

Adapun Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendapat desakan berbagai pihak untuk ditunda.

Desakan tersebut berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air yang malah menunjukkan peningkatan signifikan setiap harinya.