Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada di Tengah Pandemi, Indonesia Diminta Belajar dari Singapura dan AS

Kompas.com - 23/09/2020, 09:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-founder KawalCOVID19 Elina Ciptadi membandingkan pelaksanaan Pilkada di Indonesia dengan pemilu di sejumlah negara di tengah pandemi virus corona.

Dalam menggelar pemilu 10 Juli lalu, pemerintah Singapura menunggu kasus Covid-19 di negara mereka melandai.

Sementara, di Indonesia, tahapan Pilkada terus dilanjutkan di saat kasus Covid-19 terus meningkat.

"Singapura menunggu kasus di komunitasnya itu rendah. Jadi di titik ini, tanggal 10 Juli mereka melakukan pemilu," kata Elina dalam konferensi pers virtual, Selasa (23/9/2020).

Baca juga: 5 Negara yang Menunda dan Melanjutkan Pemilu di Masa Pandemi Corona

Elina mengatakan, Singapura mencatat 150 kasus Covid-19 ketika pemilu digelar. Sementara jumlah kasus di komunitas hanya mencapai angka belasan.

Tidak hanya itu, Singapura juga menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Setiap pemilih diatur waktu kedatangannya sehingga tidak terjadi kerumunan massa.

"Jadi setiap orang diundang untuk datang jam segini untuk menentukan pilihannya datang ke TPS," ujar Elina.

Elina juga membandingkan persiapan pemilu yang akan digelar Amerika Serikat pada November mendatang.

Baca juga: DPR: Beberapa Negara Ada yang Sukses Laksanakan Pemilu di Tengah Pandemi

Meskipun kasus Covid-19 di Negeri Paman Sam itu masih tinggi, kata dia, pemilih dapat menentukan calon pemimpin pilihan mereka melalui surat atau email.

Artinya, pemilih tidak perlu datang ke TPS sehingga kerumunan pun dapat dicegah.

"Sehingga lagi-lagi menghindari kerumunan, meskipun masih ada risiko penularan melalui kampanye," katanya.

Menurut Elina, di tengah melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menggelar Pilkada.

Jika Pilkada tetap digelar, Elina khawatir banyak orang yang keselamatannya terancam karena terinfeksi Covid-19.

Baca juga: KPU Umumkan Paslon Pilkada secara Daring

Oleh karenanya, KawalCOVID19 meminta pemerintah, DPR dan KPU menunda pelaksanaan Pilkada 2020

"Jangan lupa tahun lalu ratusan orang petugas KPSS meninggal. Kita harus belajar dari ini, kita harus melindungi orang-orang yang menyediakan waktunya untuk tugas penting bagi negara sepenting pemilu ini," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com