Jokowi Minta Luhut dan Doni Kawal Penanganan Covid-19 di 8 Provinsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menugaskan Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo untuk mengawal kasus penyebaran virus corona di 8 provinsi.

Wilayah yang harus dikawal secara khusus ini melaporkan penambahan kasus harian lebih besar dibandingkan dengan yang lain.

"Bapak Presiden meminta dua minggu ini dikoordinasikan, dikonsentrasi di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto usai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (14/9/2020).

Baca juga: Jokowi: Indonesia Jangan Dibandingkan dengan Negara Lain dalam Penanganan Covid-19

"Dan (Presiden) menugaskan Wakil Ketua Komite Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Satgas Covid untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi,” sambungnya.

Adapun delapan provinsi yang menjadi prioritas penanganan Covid-19 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Airlangga menyebut, Luhut dan Doni akan berupaya menjaga penularan pandemi di 8 provinsi itu dengan upaya intervensi berbasis lokal.

“Sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di 83.000 desa, RT, RW bisa terus termonitor,” ujar Menko Perekonomian ini.

Adapun saat membuka rapat terbatas tadi, Presiden Jokowi juga mengingatkan soal peningkatan transmisi lokal terjadi di delapan provinsi tersebut.

"Sekali lagi manajemen penanganan klaster-klaster transmisi lokal ini yang perlu ditingkatkan terutama di delapan provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak dua bulan yang lalu saya sampaikan," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Bahaya Peningkatan Transmisi Lokal Covid-19 di 8 Provinsi

Ia pun menyarankan kepala daerah mengedepankan pembatasan sosial berskala mikro atau lokal.

Ia menginginkan kepala daerah memperhatikan persebaran Covid-19 dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga provinsi.