Menteri PPPA Nilai Keterlibatan Anak di Politik Memicu Jiwa Berkompetisi Tak Sehat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan, keterlibatan anak dalam kegiatan politik praktis dikhawatirkan memunculkan jiwa kompetisi tidak sehat pada anak.

Apalagi, selama ini politik dikenal lekat dengan kompetisi, termasuk yang saling menjatuhkan pesaingnya.

"Kegiatan politik sangat kental dengan kompetisi, dikhawatirkan pemahaman anak mengenai hal ini belum maksimal sehingga berpotensi memunculkan jiwa kompetisi tak sehat pada anak," ujar Bintang dalam acara penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang ramah anak, di Kantor Kementerian PPPA, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Menteri PPPA: Korban Kekerasan Seksual Berpotensi Jadi Pelaku

Oleh karena itu ia pun berharap tak ada lagi keterlibatan anak dalam kegiatan politik, utamanya dalam gelaran masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Terlebih, kata dia, wabah Covid-19 yang masih berlangsung di masa kampanye pilkada serentak membuat tugas orangtua dan sekitarnya semakin berat.

Bintang mengatakan, orangtua harus memastikan anak-anaknya aman, nyaman, dan terlindungi, termasuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

"Anak yang belum punya hak memilih tidak punya kepentingan untuk dilibatkan dalam politik praktis. Dengan demikian, sudah sepantasnya berbagai upaya dilaksanakan untuk memastikan tak ada lagi pelibatan anak dalam kegiatan politik," kata dia.

Apalagi, kata dia, sesuai konvensi hak anak dan UU Perlindugan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luangnya, bergaul dengan anak sebaya, bermain dan berkreasi sesuai minat serta tingkat kecerdasannya demi kepentingan diri.

Baca juga: Menteri PPPA: Kekerasan Seksual Sering Dianggap Aib

Adapun Surat Edaran Bersama tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang Ramah Anak ditandatangani oleh Kementerian PPPA bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Penandatanganan tersebut bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kegiatan kampanye politik yang mungkin akan dimanfaatkan para peserta Pilkada 2020.