Indonesia Bentuk Jejaring Global untuk Tingkatkan Peran Perempuan dalam Perdamaian

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menginisiasi pembentukan Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators yang diharapkan dapat menjadi jejaring global untuk meningkatkan partisipasi perempuan ASEAN dalam perdamaian dan keamanan.

“Indonesia sedang dalam proses membentuk Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators dan kita akan melakukannya insya Allah tahun ini,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, melalui video telekonferensi, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Menlu Retno: Peran Perempuan dalam Perdamaian Perlu Ditingkatkan

Menurut Retno, memperkuat jejaring global menjadi salah satu strategi mewujudkan gerakan terkait peningkatan partisipasi perempuan.

Ia menilai, jejaring tersebut nantinya akan meningkatkan kepedulian global dan memperluas kesempatan bagi perempuan yang ingin berpartisipasi.

Adapun Retno akan mengusulkan hal itu dalam pertemuan ASEAN Ministerial Dialogue on Strengthening Women’s Role for Sustainable Peace and Security, Kamis malam.

Selain itu, Retno juga menekankan pada pentingnya mendobrak rintangan struktural maupun kultural terhadap peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan.

Kemudian, perangkat dan situasi yang mendukung dalam aspek pemberdayaan perempuan juga dinilai penting.

“Termasuk melalui tindakan yang afirmatif, diberikannya insentif dan pengembangan kapasitas perempuan dan lain-lainnya,” ucap Retno.

Baca juga: Dewan Keamanan PBB di Bawah Kepemimpinan Indonesia Sahkan 4 Resolusi

Retno mengatakan, peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan masih perlu ditingkatkan. Meski, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai Women, Peace, and Security sudah disahkan dua puluh tahun lalu.

Resolusi tersebut merupakan resolusi pertama yang membahas peran perempuan dalam perdamaian secara khusus.

Retno menuturkan, selama 1992-2018, jumlah perempuan yang menjadi negosiator hanya 13 persen. Kemudian, 3 persen mediator dan 4 persen penandatangan perdamaian yang merupakan perempuan.

Selain itu, hanya 4,7 persen perempuan di unit militer dan 10,8 persen di unit kepolisian dalam misi perdamaian PBB.

“Dua puluh tahun setelah resolusi ini, peran perempuan dalam perdamaian ternyata masih perlu ditingkatkan atau under represented,” tutur dia.