Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Rokok Terjangkau oleh Anak, PKJS UI Minta Harga Rokok Dinaikkan

Kompas.com - 05/09/2020, 12:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) mendorong kenaikan harga rokok untuk menekan jumlah perokok anak.

Peneliti PKJS UI Renny Nurhasana mengatakan, harga rokok yang masih terjangkau merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak merokok.

"Harga rokok itu berhubungan negatif dengan peluang anak merokok, jadi semakin mahal rokok semakin turun prevelansi anak, jadi memang faktor harga ini sangat penting," kata Renny dalam diskusi Polemik secara daring, Sabtu (5/9/2020).

Baca juga: Dokter Paru: Rokok Elektrik Lebih Aman Itu Mitos!

Renny menuturkan, hasil survei sosial ekonomi nasional menunjukkan harga dan pengaruh teman sebaya merupakan faktor yang mempengaruhi anak untuk merokok.

Menurut Renny, harga rokok yang dapat diperoleh mulai dari angka Rp 20.000 pun masih terjangkau oleh saku anak-anak.

Renny meyakini kenaikan harga rokok dapat menjadi solusi karena berbagai negara lain yang meningkatkan harga rokok sukses menekan jumlah perokok.

"Kita harus tetap persisten dan konsisten, semoga Pemerintah masih bisa menaikkan cukai itu dari Kementerian Keuangan dan sekarang juga di-backup oleh Bapak Presiden kita," ujar Renny.

Baca juga: Dokter Paru Ungkap Alasan Perokok Lebih Rentan Terkena Covid-19

Namun, ia mengakui bahwa kenaikan harga rokok tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu sekejap.

"Thailand itu membutuhkan 10-20 tahun untuk sampai harga rokok seperti ini sekitar Rp 50.000 per bungkus," ujar Renny.

"Australia butuh totally sampai pengendalian rokok ini sampai 40 tahun sampai harga rokoknya Rp 100.000 per bungkus," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com