Cegah Kerumunan, Warga Diimbau Pantau Pendaftaran Calon Pilkada dari Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang masyarakat hadir secara langsung dalam pendaftaran calon kepala daerah, pada 4 hingga 6 September mendatang. 

Meski demikian, masyarakat tetap dapat memantau proses pendaftaran bakal paslon melalui siaran langsung dari KPU daerah. Masyarakat bisa melakukan pemantauan dari rumah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

"Meskipun nanti terbatas yang hadir namun itu juga kan bisa dilakukan semacam live streaming atau dengan bantuan teknologi informasi sehingga masyarakat juga bisa mengakses dan menyaksikan melalui kediamannya masing-masing," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Kompas.com, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: KPU Minta Tak Ada Iring-iringan, Pendaftaran Calon Hanya Dihadiri yang Berkepentingan

Raka mengatakan, KPU berupaya menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi tentang tahapan Pilkada.

Oleh karenanya, pada Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam diatur, "KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing."

Selain melalui siaran langsung, masyarakat juga dapat melakukan pemantauan melalui media massa.

"Ini tentu penting karena masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tentang tahapan demi tahapan dalam Pilkada ini," ujar Raka.

Baca juga: KPU Ingatkan Pendaftaran Pilkada Patuhi Protokol Kesehatan Ketat, Begini Aturannya

"Jadi ada pembatasan di tingkat kehadiran secara fisik, tapi harus juga diimbangi dengan upaya-upaya bagaimana kemudian publikasi dan informasi tahapan ini juga dilakukan," tutur dia.

Pembatasan massa dilakukan KPU untuk mencegah terjadinya kerumunan. Hal ini dinilai penting lantaran Pilkada digelar dalam situasi pandemi virus corona.

Pasal 49 Ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 telah mengatur pihak-pihak yang diperbolehkan hadir dalam pendaftaran calon.

Pihak-pihak tersebut yakni ketua dan sekretaris atau sebutan lain partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul dan bakal pasangan calon, serta bakal pasangan calon perseorangan.

"Yang terpenting adalah bagaimana keabsahan proses pendaftaran itu bisa dilakukan dan juga kesehatan tetap dijaga," ucap Raka.

Baca juga: Sejumlah Usulan Kemendagri soal Pilkada pada Masa Pandemi Covid-19 Diakomodasi KPU

Raka pun menyebut bahwa tahapan Pilkada masih panjang. Sehingga, seluruh pihak yang terlibat diminta untuk memperhatikan protokol kesehatan agar tak terjadi penularan.

"Jadi semua harus menjaga," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan pendaftaran calon digelar selama 4-6 September 2020. Sedangkan masa verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, termasuk tes kesehatan, dijadwalkan digelar 4-22 September 2020.

Sementara, penetapan paslon bakal digelar 23 September.