Ketua DPR Sebut Kinerja Legislasi Kurang Maksimal akibat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 dinilai turut andil dalam kurang maksimalnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyelesaikan produk legislasi.

Ketua DPR Puan Maharani menyebutkan, dari total 248 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke dalan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, baru enam RUU yang telah disahkan menjadi UU.

Kondisi itu, sebut dia, membuat DPR harus menyesuaikan lagi target pencapaian dalam menjalankan fungsi legislasi. Sebelumnya, telah ditetapkan ada 37 RUU prioritas untuk diselesaikan pada tahun ini.

"Perkembangan atas fungsi legislasi tersebut adalah sebagai berikut, enam RUU telah selesai pembahasan dan telah disahkan menjadi UU," kata Puan saat Rapat Paripurna IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Selasa (1/9/2020), seperti dilansir Antara.

Baca juga: Bentuk Panja, Komisi I dan Pemerintah Segera Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Menurut dia, kurang maksimalnya kinerja legislasi tidak bisa serta-merta merupakan andil dari DPR sendiri. Sebab, dalam hal ini pemerintah juga memiliki peran yang sama di dalam kinerja pembahasan sebuah RUU.

Meski demikian, ia menilai, paradigma penyelesaian pembahasan produk legislasi seharusnya tidak semata-mata pada kuantitas produk yang dihasilkan, tetapi kualitas dari UU itu sendiri.

Produk legislasi yang berkualitas, selain dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional serta memberikan kepastian hukum, juga dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, DPR berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam setiap pembahasan RUU.

Baca juga: Revisi UU MK Disebut Inkonstitusional, Ini Sebabnya...

Lebih jauh, Puan menambahkan, DPR terus berupaya untuk memenuhi aspirasi publik dengan melakukan kinerja pengawasan, legislasi, dan anggaran, terutama untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi di tengah situasi pandemi.

"Kami sangat memperhatikan penanganan pandemi Covid-19, kami terus mengawasi kebijakan pemerintah supaya terlaksana dengan jelas, konsisten, dan tegas. Agar penanganan Covid-19 menjadi lebih efektif dan efisien," ujarnya.