Wakil Ketua Komisi III: Hampir Belum Ada Sengketa Lahan yang Dimenangkan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa meminta Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum yang berpihak kepada rakyat.

Desmond mengaku menerima banyak laporan terkait kelompok masyarakat yang kalah dalam sengketa penggunaan lahan dan perkebunan.

Baca juga: Sengketa Lahan, Empat Nyawa Saudara Melayang

"Banyak sekali laporan khususnya warga masyarakat yang berhadapan dengan perkebunan, pengembang dan macam-macam yang berkaitan kalau sudah sengketa tentang lahan," kata Desmond dalam rapat Komisi III dengan semua mitra kerja terkait Laporan Pemerintah Pusat APBN Tahun 2019, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2020).

"Dari catatan kami, hampir belum ada masyarakat yang bersengketa dengan di sektor-sektor yang berkaitan dengan penggunaan lahan rakyat dimenangkan," sambungnya.

Desmond mengingatkan, anggaran MA dalam menjalankan administrasi dan kegiatan selama ini berasal dari uang rakyat.

Oleh karenanya, ia berharap, MA memberikan kepastian dan keberpihakan hukum kepada rakyat.

Baca juga: Video Viral Kepala SMK di Garut Bawa Pistol, Buntut Sengketa Lahan Toserba

"Padahal Mahkamah Agung menjalankan administrasi, pengaturan dan pembiayaan kegiatan adalah uang rakyat. Walaupun juga uang itu pajak dari pengembang, ujarnya.

"Ini catatan saja agar ke depan keadilan dan kepastian hukum dan keterpihakan hukum terhadap rakyat sesuai dengan negara hukum," pungkasnya.