Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

100 Dokter Gugur akibat Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Diri

Kompas.com - 31/08/2020, 14:32 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah melakukan evaluasi soal pemberian jaminan keselamatan dalam penanganan Covid-19.

Hal ini menyusul pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mengatakan selama enam bulan pandemi ini, 100 dokter dinyatakan meninggal dunia.

"Menyangkut peningkatan jumlah korban ini, saya melihat pemerintah harus melakukan evaluasi tehadap treatment atau perlakuan kepada dokter. Terutama, mereka harus dilindungi ketika bertugas," kata Saleh saat dihubungi, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Enam Bulan Pandemi, IDI Sebut 100 Dokter Telah Wafat akibat Covid-19

Saleh mengatakan, para dokter harus mendapatkan jaminan perlindungan maksimal saat menangani pasien Covid-19.

Misalnya, dengan memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) lengkap yang merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

"Terutama, mereka harus dilindungi ketika bertugas. Perlindungan itu mulai dari alat pelindung diri yang lengkap dan standar WHO (World Health Organization)," tuturnya.

Berikutnya, menurut Saleh, pemerintah perlu membuat aturan tentang jam kerja para dokter.

Dia mengatakan, jam kerja berlebih akan berdampak pada daya tahan para dokter sehingga pelayanan yang diberikan menjadi tidak maksimal.

Baca juga: 100 Dokter Meninggal Selama 6 Bulan Pandemi Covid-19, Ini Nama-namanya

Kesehatan para dokter itu sendiri juga perlu menjadi prioritas dalam penanganan Covid-19 ini.

"Jangan sampai mereka melebihi batas kerja normal, di mana itu akan mengurangi ketahanan atau imunitas mereka," ucapnya.

"Saya rasa penting ini diperhatikan pemerintah. Supaya juga mereka bisa berjuang seperti yang menjadi kewajiban mereka," kata Saleh.

Saleh pun mengingatkan pemerintah agar tidak lupa memenuhi janji uang insentif bagi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Baca juga: Yuri: Vaksin Covid-19 untuk Memutus Penularan, Bukan untuk Imunisasi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com