Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penanganan Covid-19, Ombudsman Nilai Pemerintah Lebih Prioritaskan Ekonomi Ketimbang Kesehatan

Kompas.com - 29/08/2020, 14:56 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai, saat ini pemerintah lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Alamsyah mengatakan, hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah kebijakan yang mulai dilonggarkan pemerintah, khususnya di Ibu Kota Jakarta.

"Nah Jakarta (bulan pertama Covid-19) mulai all out berusaha untuk meredam, tetapi hanya bertahan beberapa bulan, 3 sampai 4 bulan. Ketika ekonomi digerakan kembali, orang kembali ke Jakarta seperti yang terjadi sekarang, jadi siklusnya itu," kata Alamsyah dalam diskusi secara daring bertajuk 'Jakarta dan Dunia Memerah Lagi' pada Sabtu (29/8/2020).

Baca juga: Ahli Epidemiologi: Jangan Euforia Seolah Vaksin Covid-19 Sudah Ada

Alamsyah menilai, sejak kasus pertama Covid-19 terjadi di Indonesia, pemerintah tampak kebingungan dalam membuat kebijakan.

Menurut Alamsyah, sejumlah polemik kebijakan pemerintah sempat terjadi seperti, dalam menetapan lockdown, penanganan pasien Covid-19 dan persiapan adaptasi tatanan kehidupan baru atau new normal.

"Sejak awal pemerintah tampak kebingungan dalam membuat kebijakan dalam menghadapi serangan Covid-19 ini. Itu kelihatan secara umum, polemik terjadi lockdown, sentimen kelas yang dipakai yang sebetulnya, menurut saya, pada saat itu memang kita ini berbeda dengan beberapa negara," ujarnya.

Di samping itu, Alamsyah menilai, skema pemberian bantuan sosial yang diberikan selama pandemi, masih menggunakan cara-cara lama sehingga banyak bansos tidak tepat sasaran.

Baca juga: Bertambah 4, Kini Ada 901 Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

"Saya juga lihat pemerintah ini yang anggaran, tidak tepat waktu, karena skema administrasi kita rumit dan cara pandang hukum kita tertinggal, dalam situasi darurat orang masih sibuk dengan instrumen hukum, lupa menggunakan skema baru," ucapnya.

Lebih lanjut, Alamsyah berpendapat, pemerintah mulai memprioritaskan pemulihan ekonomi karena beranggapan vaksin Covid-19 akan segera diproduksi.

"Periode ini pemerintah mulai pada aktivitas ekonomi, semua pembicaraan pada ekonomi, karena semua merasa vaksin sudah dekat, nah persoalannya vaksin yang ada apa cukup efektif," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com