Soal Penanganan Covid-19, Ombudsman Nilai Pemerintah Lebih Prioritaskan Ekonomi Ketimbang Kesehatan

Alamsyah mengatakan, hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah kebijakan yang mulai dilonggarkan pemerintah, khususnya di Ibu Kota Jakarta.

"Nah Jakarta (bulan pertama Covid-19) mulai all out berusaha untuk meredam, tetapi hanya bertahan beberapa bulan, 3 sampai 4 bulan. Ketika ekonomi digerakan kembali, orang kembali ke Jakarta seperti yang terjadi sekarang, jadi siklusnya itu," kata Alamsyah dalam diskusi secara daring bertajuk 'Jakarta dan Dunia Memerah Lagi' pada Sabtu (29/8/2020).

Alamsyah menilai, sejak kasus pertama Covid-19 terjadi di Indonesia, pemerintah tampak kebingungan dalam membuat kebijakan.

Menurut Alamsyah, sejumlah polemik kebijakan pemerintah sempat terjadi seperti, dalam menetapan lockdown, penanganan pasien Covid-19 dan persiapan adaptasi tatanan kehidupan baru atau new normal.

"Sejak awal pemerintah tampak kebingungan dalam membuat kebijakan dalam menghadapi serangan Covid-19 ini. Itu kelihatan secara umum, polemik terjadi lockdown, sentimen kelas yang dipakai yang sebetulnya, menurut saya, pada saat itu memang kita ini berbeda dengan beberapa negara," ujarnya.

Di samping itu, Alamsyah menilai, skema pemberian bantuan sosial yang diberikan selama pandemi, masih menggunakan cara-cara lama sehingga banyak bansos tidak tepat sasaran.

"Saya juga lihat pemerintah ini yang anggaran, tidak tepat waktu, karena skema administrasi kita rumit dan cara pandang hukum kita tertinggal, dalam situasi darurat orang masih sibuk dengan instrumen hukum, lupa menggunakan skema baru," ucapnya.

Lebih lanjut, Alamsyah berpendapat, pemerintah mulai memprioritaskan pemulihan ekonomi karena beranggapan vaksin Covid-19 akan segera diproduksi.

"Periode ini pemerintah mulai pada aktivitas ekonomi, semua pembicaraan pada ekonomi, karena semua merasa vaksin sudah dekat, nah persoalannya vaksin yang ada apa cukup efektif," pungkasnya.