Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Pemerintah Teken Pengadaan Vaksin meski Uji Klinis Belum Selesai

Kompas.com - 25/08/2020, 17:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkap alasan pemerintah meneken kontrak pengadaan vaksin Covid-19 meski uji klinis masih berlangsung. 

Menurut Wiku, pemerintah yakin vaksin tersebut akan efektif mencegah penularan virus corona.

Hal itu disampaikan Wiku menjawab pertanyaan ihwal langkah pemerintah yang telah meneken kerja sama pengamanan stok vaksin dengan perusahaan medis asal China, Sinovac.

"Kami yakin apa yang sudah dikembangkan dengan uji klinis fase satu dan fase dua dengan hasil yang baik, harapannya pada uji klinis fase tiga, harapannya bisa memberikan hasil yang baik," kata Wiku lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Jumlah Relawan yang Mendaftar Uji Klinis Calon Vaksin Covid-19 Lebihi Target

Saat ditanya potensi strain virus corona yang berbeda antara yang muncul di China dan Indonesia, Wiku menjawab belum tentu vaksinnya tidak efektif. 

Ia menyatakan bisa saja vaksin dari Sinovac tetap efektif digunakan di Indonesia meski strain virus yang berkembang di Indonesia berbeda dari negara asalnya di China.

Untuk itu ia meminta masyarakat memantau perkembangan uji klinis fase ketiga vaksin dari Sinovac tersebut.

Ia menyatakan pemerintah akan secara transparan mengumumkan perkembangan proses uji klinis vaksin Covid-19 tahap ketiga kepada masyarakat.

"Kita bisa mendapat hasilnya dengan baik pula secara transparan. Apabila strain virus di China beda dengan Indonesia, ini pasti akan kita buktikan bersama para ilmuwan di Indonesia. Pasti akan melakukan kepastian tentang virus yang beredar di Indonesia apakah berbeda," kata Wiku.

"Tidak serta merta strain-nya berbeda vaksinnya terus tidak efektif," lanjut dia.

Baca juga: Persiapan Indonesia Amankan 290 Juta Stok Vaksin Covid-19...

Untuk diketahui, upaya mengamankan vaksin dilakukan atas kerja sama antara Indonesia melalui PT Bio Farma dengan perusahaan medis asal China, Sinovac pada Kamis (20/8/2020).

Penandatangan itu disaksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir dalam kunjungannya di Sanya, Hainan, China.

"Kami berdua menyaksikan penandatanganan perjanjian antara Bio Farma dan Sinovac untuk memperkuat kerja sama vaksin, ada dua dokumen yang ditandatangani antara Sinovac dan Bio Farma," kata Retno dalam konferensi pers, Kamis.

Dokumen pertama adalah "Preliminary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Product of Covid-19 Vaccine" yang menyepakati komitmen ketersediaan suplai vaksin hingga 40 juta dosis vaksin.

"Menyepakati komitmen ketersediaan suplai bulk vaccine hingga 40 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021," kata Retno.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com