Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyoal Klaim Obat Covid-19 Unair, dari Keterbukaan Informasi hingga Dampak Psikologis Masyarakat

Kompas.com - 19/08/2020, 11:54 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum genap sebulan sejak klaim obat Covid-19 Hadi Pranoto mencuat ke publik, klaim serupa kembali muncul di Tanah Air.

Kali ini, klaim tersebut datang dari Universitas Airlangga (Unair), sesaat setelah Rusia memproklamirkan diri telah berhasil menemukan vaksin Covid-19.

Persoalan timbul ketika klaim kandidat obat buatan anak negeri itu tidak menyertakan metode serta data hasil pengujian yang lengkap ke publik, sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika riset.

Padahal, keterbukaan informasi atas klaim tersebut merupakan sebuah hal yang penting. Hal itu untuk menguji efektivitas obat serta mengetahui efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut.

"Adanya upaya riset obat atau vaksin berbasis kemampuan nasional tentu harus didukung dan diapresiasi. Namun tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap kaidah ilmiah dan etika riset itu sendiri," kata epidemiolog dari Universitas Grifith Australia Dicky Budiman pada Kompas.com, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: Soal Klaim Obat Covid-19 Unair, Berikut Dampaknya Menurut Epidemiolog

Munculnya klaim obat asal Unair ini pertama kali disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa.

Menurut dia, kandidat obat yang dikembangkan oleh tim peneliti gabungan Unair, TNI AD dan Badan Intelijen Negara (BIN) itu tinggal menunggu izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Obat ini tinggal menunggu izin edar dari BPOM," kata Andika seperti dilansir dari Antara, Sabtu (15/8/2020).

Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu menambahkan, uji klinis tahap ketiga atas kandidat obat Covid-19 itu telah dilakukan terhadap pasien Covid-19 yang dirawat tanpa ventilator di rumah sakit.

Namun, Gatot tidak menjelaskan, pasien di rumah sakit mana saja yang telah memperoleh pengobatan itu.

Meski demikian, jika tak ada aral rintangan, Andika berencana bertemu dengan Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito, Rabu (19/8/2020) untuk membahas kelanjutan izin edar dan rencana produksi obat tersebut.

"Makanya kami sudah langsung akan berbicara rencana produksi. Siapa membuat apa, yang akan membeli bahan baku bagaimana, kemudian anggaran dari pemerintahnya seperti apa," ujar Andika.

Baca juga: KSAD Sebut Kandidat Obat Covid-19 Temuan Unair dan TNI AD Tunggu Izin Edar BPOM

Ia memperkirakan, pemerintah akan memberikan subsidi pada tahap awal produksi obat. Hal itu mengingat kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi.

Standar internasional

Dalam paparannya, Rektor Unair Prof Mohammad Nasih menjelaskan, obat yang diklaim efektif menyembuhkan pasien Covid-19 itu merupakan obat kombinasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com