Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita di Balik Keputusan Jokowi Kenakan Baju Adat Sabu Raijua....

Kompas.com - 16/08/2020, 08:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakaian adat Sabu Raijua NTT yang dikenakan Presiden Joko Widodo di acara Pidato Tahunan MPR RI Tahun 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2020) lalu, rupanya didatangkan langsung dari perajin di Pulau Sabu.

Sekretaris Pribadi Presiden, Anggit Noegroho mengatakan, beberapa pekan sebelum acara, Presiden Jokowi meminta tim sespri untuk menyiapkan pakaian adat yang akan dikenakan saat acara pidato tahunan di MPR/DPR.

"Setiap tahun, salah satu tugas kami di tim sespri adalah menyiapkan baju adat yang akan dipakai Bapak Presiden. Demikian juga pada tahun ini," ujar Anggit saat berbincang dengan Kompas.com, Sabtu (15/8/2020).

Baca juga: Baju Adat NTT yang Dipakai Jokowi Hanya Disiapkan 3 Hari

"Untuk tahun ini, Presiden ingin mengangkat baju-baju adat dari suku-suku yang belum banyak dikenal, belum banyak terekspose," lanjut dia.

Presiden Jokowi ingin masyarakat Indonesia mengenal lebih jauh keragaman suku-suku tersebut.

Tim sespri pun mengumpulkan data terkait suku yang masuk kategori keinginan Presiden Jokowi.

Baca juga: Hadiri Sidang Tahunan, Jokowi Pakai Baju Adat NTT

Setelah didapat, tim menyeleksinya. Lalu, pilihan pakaian adat yang sudah mengerucut disampaikan ke Presiden Jokowi.

"Setelah didiskusikan, beliau akhirnya memilih baju adat Sabu," ujar Anggit.

Salah satu alasan dipilihnya baju adat Sabu Raijua, yakni melekatnya prinsip egaliter pada pakaian itu. Busana adat itu tidak digunakan untuk kelas sosial atau upacara tertentu saja.

Semua kalangan, mulai dari rakyat kecil hingga bangsawan, dapat mengenakan pakaian adat itu dalam acara apapun.

Baca juga: Antropolog: Pakai Baju Adat Sabu Raijua, Respek Jokowi Terhadap Budaya NTT

Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020).ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020).
Tim sespri kemudian menghubungi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT, Ibu Julie S. Laiskodat untuk berkoordinasi tentang penyediaan baju adat tersebut.

"Baju adat itu asli sari para perajin di Sabu. Kami tim sespri menerima apa adanya dari sana, tidak memodifikasi apapun," lanjut Anggit.

Baju adat itu pun merupakan baju adat yang sudah jadi.

Tutup kepala, kain tenun menyilang, sabuk dan kalung tidak dirancang khusus untuk ukuran tubuh Presiden Jokowi, melainkan hanya dicari yang kira-kira pas.

"Dan untungnya cukup pas ketika dikenakan Presiden," ujar Anggit.

Tenun Sabu dikenal mempunyai corak warna cerah dan banyak. Namun, kecerahan warna itu bukan jadi pilihan Presiden Jokowi.

Baca juga: Terima Kasih Pak Jokowi Telah Mengenakan Pakaian Adat Sabu Raijua

Ia memilih warna yang paling minimalis dengan nuansa gelap, yakni warna dasar hitam dengan corak kuning keemasan.

Nuansa tersebut dipilih sebagai perlambang Indonesia yang sedang berduka cita akibat pandemi virus corona (Covid-19) yang merenggut ribuan korban jiwa, termasuk tenaga medis.

Presiden Jokowi tinggal memadupadankan pakaian adat itu dengan lapisan dalam kemeja hitam lengan panjang dan celana hitam milik sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com