Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Kompas.com - 06/08/2020, 19:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, penentuan zonasi risiko Covid-19 merupakan kewenangan satgas pusat.

Hal itu disampaikan Wiku menanggapi klaim Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menyatakan kotanya telah berstatus sebagai zona hijau Covid-19.

"Jadi zonasi nasional secara resmi hanya dilakukan oleh Satgas Covid-19 (pusat) dan bisa diakses melalui www.covid19.go.id dengan suatu sistem yang disebut BLC, Bersatu Lawan Covid," kata Wiku dalam keterangan pers di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Ada 8 Daerah yang Zona Merah Empat Minggu Berturut-turut, Ini Daftarnya

Ia menambahkan, dalam laman tersebut masyarakat bisa mengetahui status suatu kota atau kabupaten di seluruh Indonesia terkait penanganan Covid-19.

Menurut Wiku, seluruh data yang ada di laman tersebut dikumpulkan secara menyeluruh berdasarkan 15 indikator, di antaranya angka reproduksi efektif (Rt) Covid-19 di daerah, ketersediaan layanan kesehatan dan rasio tenaga medis di daerah.

Berdasarkan data di laman www.covid-19.go.id, hingga Kamis (6/8/2020) Surabaya masih masuk dalam zona merah.

"Jadi silakan untuk mengakses data ini. Dan ini adalah menjadi acuan kita bersama karena ada 15 indikator yang digunakan seperti tadi kami sampaikan. Berdasarkan epidemiologi, surveilans, kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan," lanjut Wiku.

Baca juga: Risma Klaim Surabaya Berubah Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Penjelasannya

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengklaim jika wilayahnya ada di zona hijau dan miliki risiko rendah penularan virus corona. Pernyatan tersebut disampaikan pada Senin (3/8/2020).

Ia juga mengklaim jika angka kesembuhan pasien Covid-19 di Surabaya cukup tinggi.

"Di mana kondisi Surabaya sudah (zona) hijau yang artinya penularannya kita sudah rendah. Lalu yang sembuh sudah banyak," kata Risma dikutip dari siaran pers, Senin (3/8/2020).

Perubahan zona hijau tersebut berdasarkan kajian epidemiologi yang diterima Pemkot Surabaya. Dari laporan itu, transmission rate di Surabaya telah berada di bawah angka satu.

"Dari pakar epidemiologi, dr Ati, disampaikan data sampai dengan 26 Juni 2020 memang hijau, untuk transmission rate-nya itu sudah di bawah 1."

"Bahkan sampai dengan delapan hari kita sudah hijau," kata Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com