Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Tantangan Ekonomi Syariah adalah Permodalan

Kompas.com - 06/08/2020, 16:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, permodalan menjadi salah satu tantangan dan kendala dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

"Tantangan yang dihadapi sementara ini permodalan," ujar Ma'ruf dalam dialog virtual, Kamis (7/8/2020).

"Selama ini yang dihadapi perbankan masih hidup dengan dana mahal, yaitu dana yang sifatnya deposito, sedangkan dana tabungan masih belum besar," kata dia.

Baca juga: Wapres: Standar Sertifikasi Halal di Indonesia Jadi Rujukan Global

Oleh karena itu, Ma'ruf Ami menilai, dalam ekonomi dan keuangan syariah ini, dana-dana murah atau yang berasal dari tabungan dan giro juga harus dikembangkan.

Ia menilai, salah satu solusinya adalah dengan cara pemberian berbagai stimulus dari pemerintah.

Contoh kasus bank syariah yang mengalami kendala permodalan saat ini adalah Bank Muamalat.

Ma'ruf mengatakan, sebab permodalan menjadi kendala bank tersebut, maka suntikan modal menjadi solusi.

Baca juga: Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Selain masalah permodalan, kendala lainnya dalam ekonomi dan keuangan syariah juga terkait produk-produknya yang harus variatif dan market friendly.

"Jadi syariah harus banyak membuat produk-produk yang banyak disukai market," kata dia.

Selanjutnya adalah kendala tenaga yang mengelola keuangan syariah tersebut, termasuk infrastruktur, ekosistem dan teknologi informasinya.

Menurut Ma'ruf, bank yang mempunyai induk biasanya akan lebih baik karena dapat menggunakan fasilitas induknya.

"Tapi kalau tidak punya induk sehingga perlu teknologi dan tenaganya. Ini yang harus ada pelatihan-pelatihan intensif," kata dia.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta MUI Siapkan Fatwa Terkait Vaksin Covid-19

Seharusnya, kata dia, pandemi Covid-19 yang saat ini tengah terjadi juga menjadi dorongan untuk bisa melengkapi apa yang kurang dalam sektor keuangan dan ekonomi syariah, termasuk teknologinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com