Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Kompas.com - 04/08/2020, 19:46 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Northwestern University Yoes C Kenawas mengungkapkan, sejak tahun 2015, ada 202 individu calon kepala daerah yang berupaya membangun dinasti politik melalui 3 gelaran Pilkada.

Dari jumlah itu, lebih dari separuhnya keluar sebagai pemenang.

"Dinasti politik hasil Pilkada 2015 sampai 2018 ada 202 individu. Di mana 117 menang, sedangkan 85 lainnya kalah," kata Yoes dalam sebuah diskusi daring yang digelar Selasa (4/8/2020).

Yoes merinci, ke-202 kandidat yang berupaya membangun dinasti politik di Pilkada 2015, 2016, dan 2018 itu terdiri dari 146 calon kepala daerah dan 56 calon wakil kepala daerah.

Baca juga: Litbang Kompas: 58 Persen Responden Ingin Ada Aturan Larang Dinasti Politik

Dari angka tersebut, sebanyak 117 kandidat atau 82 calon kepala daerah dan 35 calon wakil kepala daerah berhasil menang dan ditetapkan sebagai kepala dan wakil kepala daerah.

Ke-117 orang itu kini berkuasa di 108 daerah administrasi di Indonesia, baik kabupaten/kota maupun provinsi.

"Atau sekitar 20 persen dari total wilayah administrasi di Indonesia," ujar Yoes.

Yoes mengatakan, seseorang disebut sebagai kandidat dinasti politik jika memiliki afiliasi tertentu atau hubungan kekerabatan dengan politisi atau petahana yang pernah atau sedang menjabat.

Baca juga: Pengamat: Seharusnya Jokowi Hambat Munculnya Dinasti Politik

Meski jumlahnya cukup banyak, menurut Yoes, kepala daerah hasil dinasti politik belum sepenuhnya memonopoli perpolitikan dalam negeri.

Masyarakat masih mungkin untuk melakukan perlawanan terhadap praktik ini, termasuk di Pilkada 2020.

"Dinasti politik masih sulit memonopoli kekuasaan secara total. Masih ada sumber-sumber oposisi di masyarakat, baik digerakkan elite ataupun organik dari masyarakat, masih bisa dimanfaatkan dan digali lagi saat Pilkada 2020," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com