Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/08/2020, 20:27 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Rachmat Koesnadi mengatakan, salah satu cara untuk meratakan pemberian bantuan untuk kepala keluarga perempuan dengan cara memperbaiki data penerima.

Perbaikan data itu, kata dia, dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Perbaikin datanya (data penerima). Tapi memang yang paling repot verifikasi data. Dan pemerintah daerah harus melakukan itu (perbaikan dan verifikasi data)," kata Rachmat kepada Kompas.com, Senin (3/8/2020).

Rachmat mengatakan, perbaikan data diperlukan karena di masa pandemi virus corona (Covid-19) mungkin ada keluarga rentan dan rawan miskin yang kini mengalami kesulitan ekonomi.

Baca juga: Tito: Penyaluran Bansos Covid-19 Tak Boleh Disetop, tetapi...

Sementara data penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) hanya mengakomodir keluarga miskin dan sangat miskin.

Ia menambahkan, dari PKH saat ini terdapat 10 juta keluarga penerima manfaat. Nominal bantuan yang mereka dapat berdasarkan komponen anggota keluarga yang ditanggung.

Mulai dari jumlah anak, kehamilan, hingga orang lanjut usia (lansia) yang termasuk dalam keluarga tersebut.

"Mereka menerima bantuan untuk mengurangi beban pengeluarannya dan penghasilan untuk keluarga," ungkapnya.

Baca juga: Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Rachmat tidak bisa memastikan berapa banyak dan apakah semua kepala keluarga wanita telah mendapatkan bantuan.

Namun, berdasarkan pengalamannya di lapangan sudah ada juga kepala keluarga perempuan yang mendapat bantuan pemerintah.

"Di antara mereka kalau saya hitung banyak juga yang single parents tanpa ada suami," ucap dia.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Perempuan Kepala Keluarga Disebut Kian Terpuruk

Sebelumnya diberitakan, Direktur Yayasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Nani Zulminarni mengatakan kondisi perempuan yang menjadi kepala keluarga kian terpuruk di masa pademi virus corona atau Covid-19.

Menurut dia, dampak pandemi Covid-19 yang paling dirasakan kepala keluarga perempuan adalah masalah ekonomi.

"Yang amat berat adalah soal ekonomi dampaknya amat terasa bagi perempuan kepala keluarga, sebab mereka harus berjuang sendiri dalam situasi krisis," kata Nani yang dikutip Kompas.com dari Harian Kompas edisi 3 Agustus 2020 pada Senin (3/8/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Nasional
Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Nasional
Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Nasional
POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com