Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapasitas ASN Tenaga Administrasi Ditingkatkan untuk Isi Kekurangan Sejumlah Sektor

Kompas.com - 03/08/2020, 09:45 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan aparatur sipil negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) tenaga administrasi

Menurut Tjahjo, hal itu dilakukan agar para tenaga administrasi bisa mengisi kekosongan tenaga teknis di instansi pemerintah pusat dan daerah.

"Pemerintah juga melakukan upaya meningkatkan kapasitas tenaga-tenaga administrasi yang potensial agar mereka memiliki kemampuan spesifik yang dapat mengisi tenaga-tenaga teknis yang masih sangat diperlukan," kata Tjahjo pada wartawan, Minggu (2/8/2020) malam.

Baca juga: Bantu 2 Anak Terseret Ombak, ASN Puskesmas NTT Tewas, 1 Hilang

"Seperti tenaga teknis di bidang pertanian, penyuluh/penggerak di pedesaan, penyuluh KB, dan lain-lain," lanjut dia.

Peningkatan kapasitas itu rencananya dilakukan pada 1,6 juta ASN yang saat ini bekerja sebagai tenaga administrasi.

Berdasarkan data pemerintah, saat ini tercatat ada 4,2 juta ASN, dan 1,6 juta di antaranya merupakan tenaga administrasi yang tersebar di pusat dan daerah.

"Yang 1,6 juta tenaga administrasi bertahap yang bisa untuk ditingkatkan kapasitasnya dengan tambahan pendidikan atau yang tidak bisa ya mengisi posisi staf administrasi disemua tingkatan baik kementerian lembaga dan daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, ASN yang bekerja sebagai tenaga administrasi akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan di sektor pendidikan, kesehatan, dan penyuluh.

Restrukturasi tersebut dilakukan secara bertahap. Selain itu pemerintah juga membatasi rekrutmen CPNS untuk tenaga administrasi.

Tujuannya, mengubah pola pikir struktural ke fungsional bagi ASN.

"Mengubah pola pikir struktural ke fungsional bagi 1,6 juta (ASN) itu akan terus kami update; kemudian proses rekrutmen CPNS juga akan kami batasi sesuai dengan kebutuhan kementerian/lembaga dan pemda," kata Tjahjo dalam web seminar "Urgensi Pembubaran 18 Lembaga" yang diselenggarakan Universitas Diponegoro, Selasa (28/7/2020), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Menpan RB: 1,6 Juta ASN Pegawai Administrasi Dialihkan ke 3 Sektor

Menurut Tjahjo, pemerintah memerlukan banyak tenaga teknis di sektor pendidikan dan kesehatan. 

Tjahjo mengatakan, pemerintah akan membatasi penerimaan CPNS untuk tenaga administrasi dan membuka peluang lebih besar untuk 700 ribu tenaga pengajar, 260 ribu tenaga kesehatan dan 80 ribu tenaga penyuluh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com