Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senang Tiap Pagi Disuguhi Angka Positif, Jokowi: Artinya Peredaran Uang Naik...

Kompas.com - 23/07/2020, 11:58 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merasa senang saat ini karena ia sudah mulai mendapat laporan positif terkait angka konsumsi.

Menurut dia, angka-angka itu menjadi sarapannya setiap pagi.

“Saya senang, setiap pagi saya dapat angka-angka, setiap pagi sarapannya angka,” kata Jokowi dalam acara Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020).

"Kalau Bapak, Ibu sarapannya nasi goreng atau roti, saya sarapannya angka-angka setiap hari," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Siapkan Rp 1 Triliun untuk Bantu Koperasi

Presiden mengatakan, saat ini ia merasa senang karena sudah ada angka-angka yang positif meski pandemi Covid-19 masih melanda.

Kepala Negara mencontohkan angka konsumsi yang sudah mulai terungkit naik.

Dengan peningkatan konsumsi ini, maka dapat dipastikan ada perputaran uang yang beredar di kalangan masyarakat.

“Saya senang sudah ada angka-angka yang baik, konsumsi sudah mulai terungkit naik, artinya peredaran uang di bawah naik,” kata dia.

Menurut Jokowi, hal ini disebabkan program pemerintah mulai terserap, di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, dan bantuan sembako.

Baca juga: Desakan Masyarakat agar Jokowi Me-reshuffle Kabinet dalam Survei 4 Lembaga

“Itu akan sangat memengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat,” kata Jokowi.

Presiden juga melihat ada tren kenaikan aktivitas ekspor dibandingkan periode Mei dan Juni 2020.

Jokowi berharap koperasi juga bisa berperan dalam meningkatkan angka-angka yang positif ini.

“Momentum-momentum ini jangan kita lewatkan, koperasi juga sama. Saya ingin indikator yang saya sampaikan diikuti gerakan koperasi secepat-cepatnya memberikan dorongan pinjaman kepada para pelaku usaha, utamanya kepada pelaku UMKM,” kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com