Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmikan 20 Kantor DPD/DPC, Megawati Ingin Konsolidasi Partai Makin Kuat

Kompas.com - 22/07/2020, 16:06 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputi, meresmikan 20 kantor DPD/DPC PDI-P yang digelar secara daring, Rabu (22/7/2020). Ia mengatakan, kantor partai merupakan rumah rakyat yang harus dijaga dan dipelihara.

"Dengan ini saya resmikan kantor DPD dan DPC PDI Perjuangan yang sekarang ini sebanyak 20 buah, sudah saya tanda tangani dengan resmi," kata Mega dalam konferensi pers daring, Rabu.

Baca juga: Rabu Siang, Megawati Resmikan 20 Kantor DPD/DPC PDI-P Secara Virtual

"Tentunya dapat saya katakan dalam keputusan kongres maka partai atau kantor partai adalah rumah rakyat," imbuhnya.

Mega mengingatkan bahwa rumah rakyat ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berlandaskan pada kepentingan rakyat. Ia ingin hadirnya kantor PDI-P di daerah dapat memperkuat konsolidasi partai.

"Saya menginstruksikan dan memerintahkan, bahwa rumah partai, rumah rakyat ini harus dijaga, dipelihara untuk bisa terus berlangsung kegiatan-kegiatan baik rapat partai yang memang juga sudah saya intsruksikan bahwa rapat partai harus dilakukan di bawah rapat DPP partai sehingga konsolidasi partai kita terus mengalir dan berjalan dengan baik," tuturnya.

Baca juga: Perjalanan Gibran Jadi Cawalkot Solo dan Instruksi Megawati...

Mega mengatakan, pada 2024 mendatang, PDI-P memiliki agenda regenerasi total. Jika konsolidasi partai dengan rakyat hingga di tingkat daerah kuat, Mega yakin PDI-P bakal tetap "hidup" bersama rakyat.

"Kalau hal itu dapat dilakukan, saya yakin kehidupan PDI-P bisa hidup terus di dalam hati rakyat dan secara fisik bersama rakyat," ujar Mega.

Lewat tayangan virtual, Mega tampak menandatangani prasasti berwarna hitam untuk masing-masing kantor DPD/DPC.

Baca juga: Megawati Instruksikan Calon Kepala Daerah Segera Turun ke Masyarakat

Ada empat kantor partai yang diresmikan untuk tingkat provinsi atau DPD, yaitu DPD PDI-P Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPD PDI-P Provinsi Kalimantan Tengah, DPD PDI-P Provinsi Jambi dan DPD PDI-P Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara, ada 16 kantor partai yang diresmikan untuk tingkat kabupaten/kota atau DPC. Keenam belas kantor tersebut, yaitu DPC PDI-P Kabupaten Karangasem, DPC PDI-P Kabupaten Klungkung, DPC PDI-P Kabupaten Katingan, DPC PDI-P Kabupaten Gunung Mas, DPC PDI-P Kota Palangka Raya, DPC PDI-P Kota Palu, DPC PDI-P Kabupaten Sorong, dan DPC PDIP Kabupaten Pasuruan.

Kemudian, DPC PDI-P Kabupaten Sikka, DPC PDI-P Kabupaten Banggai, DPC PDI-P Kabupaten Bangai Laut, DPC PDI-P Kota Mataram, DPC PDI-P Kabupaten Sarolangun, DPC PDI-P Kabupaten Kulon Progo, DPC PDI-P Kabupaten Banyuwangi, dan DPC PDI-P Kabupaten Tuban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com