Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugus Tugas Bandingkan Angka Kasus Covid-19 dengan Jumlah Penduduk

Kompas.com - 16/07/2020, 21:55 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia harus dibandingkan dengan jumlah penduduk. Perbandingan ini disebut sebagai incindence rate.

Gugus Tugas menggunakan hitungan per 100.000 jumlah penduduk untuk menghitung angka incindence rate ini.

"Di Indonesia, dengan populasi 267 juta, kumulatif incidence rate adalah 30 (kasus) dalam setiap 100.000 (penduduk)," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Asal China Segera Diuji Coba di Indonesia

"Kita harus menginterpretasikan sejumlah kasus dalam suatu negara dengan incidence rate," kata dia.

Selain angka incindence rate, Wiku juga meminta kasus positif Covid-19 juga dibandingkan dengan spesimen yang dites.

Menurut Wiku, kenaikan kasus baru yang terjadi belakangan ini disebabkan karena uji spesimen juga meningkat.

"Kami mengantisipasi jumlah kasus akan meningkat karena kapasitas pengujian yang lebih baik," ujar Wiku.

Ia mengatakan, pemerintah telah berhasil mencapai jumlah pengetesan 20.000 uji spesimen per hari pada awal Juni lalu.

Baca juga: Anies: Pasien Covid-19 Bergejala Ringan dan Sedang yang Dirawat Meningkat 11 Persen

 

Saat ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kapasitas pengetesan menjadi 30.000 per hari sesuai target Presiden Joko Widodo.

"Kita perlu menetapkan target yang lebih tinggi, tidak hanya 30.000 spesimen, tetapi bahkan 30.000 individu," kata dia.

Adapaun hingga Rabu (15/7/2020) hari ini, kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 80.094 kasus. Dari jumlah itu, 39.050 pasien sembuh dan 3.797 kasus pasien meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com