Tito: Kepala Daerah Kurang 'All Out' Tangani Pandemi, Apa Perlu Dipilih Lagi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Pilkada 2020 adalah momentum tepat untuk memobilisasi kepala daerah bekerja maksimal menangani pandemi Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya.

Pilkada 2020 dinilai juga menjadi peristiwa penting bagi rakyat dalam memilih pemimpin yang memiliki kemampuan dan kemauan menanggulangi pandemi.

"Pilkada merupakan momentum penting rakyat bersuara, bersuara melalui hak pilihnya, yaitu memilih penimpin, kepala daerah yang mampu dan mau secara serius dan sungguh-sungguh, all out menyelesaikan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," kata Tito dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Temuan Bawaslu, Hampir 6.500 ASN Dukung Bakal Calon Perseorangan Pilkada

Menurut Tito, kepala daerah yang mampu menekan angka infeksi dan kematian pasien Covid-19 di daerahnya layak untuk dipilih kembali apabila mencalonkan diri lagi di Pilkada 2020.

Sementara, bagi kepala daerah yang tak mampu mengendalikan laju penularan dan angka kematian akibat Covid-19, penting bagi rakyat untuk mempertimbangkan ulang memilih dia.

Namun demikian, Mendagri mengatakan, pilihan itu kembali lagi kepada rakyat.

"Saya kira pemimpin yang mampu menangani krisis seperti ini layak untuk, bagi masyarakat ya terserah, menurut saya layak untuk dipilih kembali," ujar Tito.

Baca juga: Mendagri: Pilkada 2020 Jadi Momentum Pilih Pemimpin Mampu Atasi Krisis

"Tapi bagi yang tidak mampu mengendalikan, tingkat positifnya meningkat, kematian meningkat, menunjukkan keseriusan dan kesungguhan juga kemampuan, pengetahuan dan mungkin kurang all out dalam menangani (Covid-19), apa perlu dipilih lagi? Ya silakan kepada rakyat," tutur dia.

Mendagri melanjutkan, kepada calon kepala daerah non petahana, Pilkada 2020 seharusnya menjadi kesempatan untuk mengeluarkan gagasan-gagasan baik dalam hal penanggulangan Covid-19.

Misalnya, merancang langkah untuk mencegah penyebaran virus, menekan angka kematian, mendorong tingkat kesembuhan, mengatasi pengangguran, dan menolong keluarga atau pelaku ekonomi yang tekena dampak pandemi

Menurut Mendagri, pilkada 2020 harus menghasilkan kepala daerah yang memiliki kemampuan dan kemauan menanggulangi pandemi, untuk bisa bekerja bersama-sama dengan pemerintah pusat.

Baca juga: Pilkada 2020, Bawaslu Temukan 541 Kecamatan Terkendala Jaringan Internet

"Pelaksanaannya akan menjadi momentum yang sangat luar biasa untuk membangunkan para kepala daerah, untuk membangunkan daerah bekerja bersama- sama dengan pemerintah pusat menyelesaikannya," kata Tito.

Diketahui, Pilkada serentak 2020 dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan pilkada lanjutan setelah penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.