Temuan Bawaslu, Hampir 6.500 ASN Dukung Bakal Calon Perseorangan Pilkada

Kompas.com - 14/07/2020, 18:24 WIB
Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya menemukan hampir 6.500 aparatur sipil negara (ASN) mendukung bakal calon perseorangan pada Pilkada Serentak 2020.

Data ini berdasarkan hasil pengawasan dari proses verifikasi faktual bakal calon perseorangan yang digelar pada 24 Juni 2020 - 12 Juli 2020.

Baca juga: Pilkada 2020, Bawaslu Temukan 541 Kecamatan Terkendala Jaringan Internet

Dari pengawasan itu, Bawaslu menemukan dokumen dukungan yang dalam identitasnya tertulis pekerjaan sebagai ASN sebanyak 6.492 pendukung. Kemudian, dokumen dukungan dari penyelengara pemilihan (pilkada) sebanyak 4.411 pendukung.

"Benar, satu lembar dokumen dukungan berarti sama dengan satu ASN," ujar Afif saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (14/7/2020).

Bawaslu telah menyatakan seluruh dokumen dukungan di atas Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Baca juga: Bawaslu: Partisipasi Pemilih pada Pilkada Bukan Hanya Saat Pencoblosan

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, akibat status dokumen itu, ribuan dukungan tersebut dinyatakan tidak bisa mendukung bakal calon perseorangan yang dimaksud.

"Temuan tersebut tersebar di 79 kabupaten/ kota yang menggelar Pilkada Serentak 2020," ungkap Abhan dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Selasa sore.

Terhadap temuan tersebut, Pengawas Kelurahan/Desa melakukan saran perbaikan dan mencatat dalam formulir hasil pengawasan untuk disampaikan ke Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Baca juga: Bawaslu Putuskan Camat Pondok Aren Langgar Netralitas ASN dalam Pilkada Tangsel

Seperti diketahui, bakal calon kepala daerah yang hendak maju melalui jalur perseorangan harus mengantongi dukungan dari masyarakat dengan jumlah minimal yang sudah ditentukan.

Menurut ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), syarat minimal dukungan calon kepala daerah jalur perseorangan berbeda-beda tiap daerah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X