Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Kompas.com - 09/07/2020, 15:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, perlu ada revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 untuk dapat memulihkan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Menurut Ma'ruf, revisi RPJMN perlu dilakukan untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang benar-benar produktif di masa pandemi Covid-19.

"Menurut saya kita perlu merevisi RPJMN dalam arti lebih memberikan prioritas pada kegiatan yang benar-benar produktif," kata Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum secara daring kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-60 dan 61 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Termasuk juga untuk menata kembali kegiatan-kegiatan yang tertunda agar target kesejahteraan masyarakat tetap dapat tercapai pada akhir pemerintahan 2024 nanti.

"Jadi penyesuaian-penyesuaian, revisi akan dilakukan," kata dia.

Menurut Ma'ruf Amin, ekonomi di Tanah Air juga baru akan pulih pada tahun 2022 mendatang sehingga sejumlah upaya pemulihan pun dilakukan.

Ia juga optimistis pemerintah bisa melewati masa-masa sulit selama 2020-2021 akibat pandemi Covid-19 ini.

"Kita meyakini bisa melewati masa sulit selama 2020-2021 sehingga akan cepat tumbuh kembali pada tahun 2022 dan 2023 dengan meningkatnya kemampuan pada tahun itu," kata dia.

"Berbagai proyek yang sekarang ditunda nanti dapat digulirkan kembali karena itu sasaran kita juga," tutur Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah juga melakukan refocusing anggaran pada beberapa bidang, yaitu kesehatan, ekonomi, dan penanganan dampak sosial.

Termasuk penundaan beberapa proyek berbiaya besar hingga 2022-2023 mendatang untuk memprioritaskan bidang-bidang terdampak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com