Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Politikus Demokrat Singgung Reshuffle ke Jokowi...

Kompas.com - 08/07/2020, 14:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyinggung wacana reshuffle saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020).

Syarief menyinggung isu reshuffle dalam pertemuan para Pimpinan MPR dengan Presiden Jokowi.

Hal itu diungkapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo saat memberi keterangan pers usai bertemu Jokowi.

"Tadi Pak Syarief Hasan juga menyampaikan soal reshuffle. Presiden menyampaikan bahwa ini adalah masih kewenangan beliau," kata Bambang sebagaimana dikutip tayangan di Kompas TV.

Baca juga: AHY akan Temui Cak Imin, Bahas Koalisi Pilkada 2020

"Jadi tidak tahu apakah reshuffle atau tidak," lanjut Bambang sembari tertawa.

Setelah mengungkapkan hal tersebut, politisi Golkar itu meninggalkan para pewarta.

Syarief yang pun langsung menanggapi pernyataan Bambang tersebut.

Meski demikian, politikus partai yang tak bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah itu tidak menjelaskan secara rinci isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi saat menyinggung isu reshuffle.

Syarief hanya menyampaikan respons Presiden Jokowi saat disinggung isu reshuffle.

Menurut Syarief, Kepala Negara ingin kabinetnya bekerja maksimal. Ia meminta hal itu tak diartikan macam-macam.

"Secara implisit, Bapak Presiden mengatakan menginginkan kabinet ini bekerja maksimal. Secara implisit begitu. Jadi silakan diartikan. Saya pikir itu," lanjut Syarief.

Baca juga: Dikeroyok Koalisi Besar di Pilkada Surabaya, PDI-P Tetap Targetkan Menang

Wacana reshuffle sebelumnya dilontarkan Presiden Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna pada 18 Juni.

Presiden Jokowi kesal dengan para menterinya karena bekerja kurang optimal di masa krisis.

Ia pun mengancam tak segan mengambil langkah reshuffle agar kabinetnya bekerja optimal.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Presiden Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com