Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Titik Panas Januari-Juni 2020 Disebut Menurun Dibanding Tahun 2019

Kompas.com - 30/06/2020, 18:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, terjadi penurunan titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan pada periode Januari-Juni 2020.

Sub Direktorat Pengendalian Karhutla KLHK Radian Bagiyono mengatakan, penurunan tersebut terjadi sebanyak 40 persen apabila dibandingkan dengan data periode yang sama pada tahun 2019

"Dari titik panas yang kami pantau semenjak 1 Januari hingga 29 Juni, terjadi penurunan sekitar 40 persen," ujar Radian dalam konferensi pers di BNPB, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: BMKG Pontianak Sebut Ada 7 Titik Panas Terpantau di Kalbar

Ia mengatakan, setidaknya hanya terdapat 892 titik panas dengan level confidence di atas 80 persen.

Pada periode yang sama tahun 2019, diketahui terdapat 1.493 titik panas akibat karhutla.

Tak hanya penurunan titik panas, luas lahan yang terbakar pun menurun.

"Luas karhutla periode 1 Januari hingga 31 Mei 2020 ada 38.772 hektare, menurun 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 45.836," kata dia.

Radian mengatakan, KLHK telah menyiapkan sejumlah antisipasi karhutla pada puncak musim kemarau bulan Juli hingga September 2020.

Baca juga: Hotspot di Riau Meningkat Tajam, 43 Titik Panas Terdeteksi di 4 Daerah

Kerja sama, antara lain dilakukan dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kerja sama itu, yakni dengan melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC).

TMC itu dilakukan untuk meningkatkan curah hujan dan membasahi lahan gambut serta mengisi kanal-kanal embung dalam rangka mengurangi risiko karhutla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com