Rapat di DPR, Mensos Lapor Lonjakan Anggaran Bansos hingga Rp 43,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan pelaksanaan program bantuan sosial tahun anggaran 2020 dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (24/6/2020).

Juliari melaporkan, ada kenaikan anggaran bansos hingga Rp 47,3 triliun akibat pandemi Covid-19.

"Ada kenaikan anggaran dari Rp 62,8 triliun menjadi Rp 106,5 triliun, ada kenaikan sebesar Rp 43,7 triliun," kata Juliari.

Baca juga: Puan Maharani: DPR Akan Evaluasi Program Bansos Pemerintah

Ia mengatakan, lonjakan anggaran ini disebabkan adanya perluasan keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Selain itu, lanjut Juliari, pemerintah juga menyiapkan program khusus bansos selama Covid-19 sejak April 2020.

"Ada beberapa program bansos yang diperluas, yaitu PKH dan BPNT atau program kartu sembako diperluas keluarga penerima manfaatnya," ucap dia.

Secara mendetail, PKH menjadi 10 juta dari realisasi sebelumnya yaitu 9,2 juta KPM.

Baca juga: Mensos: Bansos Akan Diperpanjang hingga Desember 2020

Kemudian, program kartu sembako dari 15,6 juta jadi 20 juta KPM.

"Ini ditambah juga dua program khusus bansos Covid-19, yang durasinya April-Juni atau bulan ini," kata Juliari.

Di saat bersama, Juliari mengatakan Kemensos telah melakukan penghematan anggaran hingga Rp 2 triliun.

Penghematan itu merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020.

"Kemensos mengalami pemotongan hampir Rp 2 triliun. Penghematan ini yang jadi target adalah unit atau program kerja non-bansos. Seperti di Kesekjenan cukup banyak, kemudian terus terang yang cukup berat penghematan di humas," kata Juliari.

Baca juga: Polisi Temukan Delapan Kasus Dugaan Penyelewengan Bansos Covid-19