Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Minta Protokol Kesehatan Dimaknai sebagai Pencegahan Penularan Covid-19 secara Mandiri

Kompas.com - 19/06/2020, 16:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengimbau masyarakat agar memandang protokol kesehatan sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19 secara mandiri.

Dengan begitu, protokol ini tidak sekedar dimaknai sebagai upaya sepihak pemerintah untuk mengendalikan penularan penyakit tersebut.

"Protokol kesehatan tidak lagi dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan Covid-19, tapi harus dimaknai sebagai upaya orang perorang untuk tidak tertular," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat (19/6/2020).

"Selain itu, juga sebagai upaya orang per orang untuk berpartisipasi mengendalikan penularan Covid-19," lanjutnya.

Baca juga: Gugus Tugas Sebut Kasus Covid-19 Naik tetapi Tak Seperti Prediksi Banyak Pihak

Dengan pemaknaan demikian, menurut dia, masyarakat akan lebih disiplin dalam menjalankan rangkaian protokol kesehatan.

Protokol kesehatan yang dimaksud antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, rajin mencuci tangan memakai sabun, serta tidak membuat atau berada di kerumunan.

"Sehingga, tidak perlu lagi diancam dengan sanksi, juga tidak perlu harus dilaksanakan karena keterpaksaan, karena ada yang mengawasi atau karena ada yang menegur," tegasnya.

"Apabila ini kita lakukan secara berkelanjutan bersama-sama maka pengendalian terhadap sebaran Covid-19 akan menjadi lebih efektif dan lebih cepat kita laksanakan," tambah Yuri.

Baca juga: Jokowi Bandingkan Kasus Covid-19 Indonesia dengan AS dan Brazil

Sebelumnya, Yuri mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Jumat, ada penambahan 1.041 kasus baru Covid-19.

Jumlah ini didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap 20.717 spesimen dalam 24 jam terakhir.

"Sehingga, secara akumulatif ada 43.803 kasus positif Covid-19 (di Indonesia) sampai saat ini," kata Yuri pada Jumat sore.

Berdasarkan data yang dipaparkan Yuri, kasus baru pasien positif Covid-19 tersebar di 28 provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com