Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta Pesantren Kembali Dibuka

Kompas.com - 18/06/2020, 21:12 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah kembali membuka pesantren di masa pandemi Covid-19, dengan catatan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Kami ingin pemerintah hadir untuk mengkatifkan kembali pesantren," kata Marwan dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemenag di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Marwan mengatakan, pesantren kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 agar tidak menimbulkan klaster baru penyeberan Covid-19.

Ia mengusulkan agar para santri yang ingin kembali ke pesantren harus melakukan rapid test terlebih dahulu.

Baca juga: Upaya Pelestarian Aksara Pegon untuk Pembelajaran di Pesantren

"Santri yang akan kembali ke pondok harus bisa dipastikan dalam keadaan sehat itu protokolnya paling tidak rapid test," ujar dia.

Kendati demikian, Marwan mengatakan, pengadaan rapid test sebaiknya tidak dibebankan kepada pesantren, tetapi pemerintah yang menyediakannya.

"Mestinya pemerintah sudah hadir karena itu kalau kita mau aktifkan pesantren harus kita sertakan apa yang jadi tanggung jawab pemerintah, kalau tidak seperti itu namanya kita zalim," ucap dia.

Sementara itu, Plt Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan, pemerintah sudah menyusun protokol kesehatan Covid-19 untuk pesantren di masa pandemi.

Penyusunan protokol itu, kata dia, melibatkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.

Baca juga: Ridwan Kamil: Keputusan Pesantren Musyawarah dengan Para Ulama

Kamaruddin mengatakan, protokol tersebut tertuang di dalam Surat Edaran (SE) yang pada rapat kerja kali ini disampaikan ke Komisi VIII.

"Surat Edaran ini tidak menyebutkan dukungan pemerintah, karena ini kan SE apa yang harus dilakukan pesantren ketika melaksakan apa, dan apa saja yang boleh dilaksakan dan apa yang tidak boleh dilaksakan, nah itu ada di dalam SE, jadi konsen pak Dasopang sudah terakomodir di sini," kata Kamaruddin.

Kamaruddin juga mengatakan, penyusunan protokol kesehatan Covid-19 untuk pesantren, sudah melalui diskusi dengan sejumlah kiai dan pondok pesantren.

"Di luar pemerintah kita membahasnya dengan kiai dan sejumlah kumpulan pesantren, mudah-mudahan kita konpers dan dapat informasi dan berjalan sesuai kita harapkan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com