Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Kompas.com - 03/06/2020, 20:13 WIB
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam konferensi pers yang digelar daring, Rabu (3/6/2020). KOMPAS.com/TSARINAKetua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam konferensi pers yang digelar daring, Rabu (3/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menemukan adanya dugaan manipulasi data penerima bantuan sosial ( bansos) dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19. Temuan kasus itu terjadi di Jambi dan Papua.

"Manipulasi data tersebut tidak hanya mengurangi atau menambah jumlah penerima bantuan sosial, tetapi juga mengganti nama penerima yang asli dengan penerima lain yang justru tidak tepat sasaran," ujar Ketua Ombudsman Amzulian Rifai dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020).

Baca juga: Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Tak hanya itu, Ombudsman juga menerima laporan adanya pemotongan nominal jumlah bansos yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab.

Rifai menjelaskan laporan pemotongan jumlah bansos tersebut terjadi di Sulawesi Barat.

"Pemotongan jumlah bantuan sosial yang awalnya Rp 600.000 menjadi Rp 300.000," kata Rifai.

Lebih lanjut Rifai menerangkan, pengaduan terkait bansos yang diterima Ombudsman meliputi penyaluran bantuan yang tidak merata. Baik dalam hal waktu, sasaran, masyarakat penerima maupun wilayah distribusi.

Kemudian ketidakjelasan prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan. Lalu adanya aduan masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar tidak terdaftar dan sebaliknya.

Baca juga: Pembagian Bansos Covid-19 di Kota Tangerang Mandek

Selanjutnya masyarakat yang terdaftar tapi tidak menerima bantuan dan tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP pendatang.

Untuk itu, Rifai meminta pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Termasuk menyiapkan beberapa skenario solusi atas kendala yang dihadapi masyarakat.

“Banyaknya informasi tidak akurat yang berkembang melalui media sosial/non pemerintah dan kenaikan jumlah laporan yang signifikan pada bidang bantuan sosial membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah," katanya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

Nasional
Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Nasional
Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Nasional
Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Nasional
Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Nasional
Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Nasional
Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Nasional
Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Nasional
Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Nasional
Periksa Saksi, KPK Gali Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Saksi, KPK Gali Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Nasional
Jokowi: Uang Pemda di Bank Ada Rp 170 Triliun!

Jokowi: Uang Pemda di Bank Ada Rp 170 Triliun!

Nasional
Minta Pemda Belanjakan Anggaran, Jokowi: Jangan Ada yang 'Ngerem'

Minta Pemda Belanjakan Anggaran, Jokowi: Jangan Ada yang "Ngerem"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X