Ingin Buka Pariwisata Saat "New Normal", Jokowi Akui Risikonya Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui, membuka kembali sektor pariwisata di tengah pandemi virus corona Covid-19 yang masih berlangsung berisiko tinggi.

"Ini risikonya besar. Begitu ada imported case, kemudian ada dampak kesehatan, maka citra pariwisata yang buruk akan bisa melekat dan akan menyulitkan kita untuk memperbaikinya lagi," kata Presiden dalam rapat kabinet terbatas lewat video conference, Kamis (28/5/2020).

Oleh karena itu, walupun pariwisata akan dibuka dalam fase new normal nanti, namun Jokowi meminta ada protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran virus corona.

Baca juga: Sebanyak 3.571 Pekerja Pariwisata di Padang Dirumahkan

"Perlunya sosialisasi yang masif, diikuti uji coba, diikuti simulasi-simulasi dan juga perlunya dimulai sekarang ini pengawasan agar betul-betul standar protokol kesehatan itu dijalankan di lapangan," kata dia.

Jokowi pun meminta jajarannya untuk melihat dari negara-negara lain yang juga sudah membuka pariwisata dalam kondisi new normal.

Ia menegaskan pariwisata harus produktif, namun tetap aman dari Covid-19.

"Karena isu utamanya adalah keselamatan dan kesehatan, maka protokol tatanan normal baru di sektor pariwisata betul-betul harus menjawab isu utama tadi, mulai dari protokol kesehatan yang ketat di sisi transportasinya, di sisi hotelnya, di sisi restorannya, dan juga area-area wisata yang kita miliki," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu yang menyatakan siap membuaka kembali destinasi wisata unggulan. 

Diberitakan sebelumnya, NTT membuka kembali kunjungan wisatawan mulai 15 Juni 2020.

Adapun pembukaan tersebut berlaku untuk wisatawan mancanegara dan nusantara.

Baca juga: NTT Kembali Buka Pariwisata dengan Protokol Kesehatan

Dikutip dari Antara, hal ini dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu dalam keterangan pers di Kupang, Selasa (26/5/2020).

Saat Pandemi Corona Marius menjelaskan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT menyepakati untuk membuka semua akses pariwisata guna mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha wisata di NTT.