Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Industri Pariwisata Diberi Stimulus agar Tak PHK Karyawan

Kompas.com - 16/04/2020, 12:18 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait menggelontorkan stimulus bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Stimulus ini diharapkan membuat industri pada dua sektor tersebut bertahan di masa pandemi virus corona (Covid-19) ini dan tak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan.

"Penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini harus betul-betul dilakukan agar mereka bisa bertahan dan tidak melakukan PHK secara besar-besaran," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas lewat video conference, Kamis (16/4/2020).

Baca juga: Jokowi: Saya Yakin Tahun Depan Pariwisata Booming

Presiden Jokowi juga meminta jajarannya memastikan adanya program perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor pariwisata secara tepat sasaran.

Selain itu, ia meminta realokasi anggaran di Kementerian Pariwisata diarahkan pada program padat karya yang bisa membantu pekerja informal di sektor pariwisata.

"Kita tahu dampak yang paling berat dirasakan karena Covid-19 ini adalah dunia pariwisata, baik yang terkena itu hotel, restoran, dan juga yang menyangkut rakyat, yaitu barang-barang kerajinan yang dijajakan di sana," kata dia.

Presiden Jokowi pun meyakini pariwisata dalam negeri hanya akan lesu sampai akhir tahun ini.

Baca juga: Dampak Ekonomi Corona, Belitung Kehilangan Rp 80 Miliar dari Pariwisata

Setelah pandemi Covid-19 sudah selesai pada tahun 2021, maka Kepala Negara meyakini pariwisata di Tanah Air akan meningkat pesat.

Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk tidak terjebak pada pesimisme karena masalah Covid-19 ini.

Ia justru meminta Menteri Pariwisata Wishnutama dan pejabat terkait lainnya untuk mulai mempersiapkan diri.

"Jangan sampai booming yang akan muncul setelah Covid-19 ini selesai tak bisa kita manfaatkan secara baik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com