Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Physical Distancing", Pemerintah Minta Masyarakat ke Pasar secara Bergantian

Kompas.com - 21/05/2020, 17:46 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto mengimbau masyarakat untuk terus mematuhi anjuran pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Upaya pencegahan salah satunya dapat diwujudkan dengan menerapkan jaga jarak fisik atau physical distancing.

Hal ini bisa dipraktikan dalam berbagai kegiatan, seperti saat berbelanja di pasar.

Baca juga: Fakta Antrean Menumpuk di Bandara Soekarno-Hatta, Tanpa Physical Distancing

"Mari bersama-sama kita patuhi anjuran yang selalu diberikan oleh pemerintah secara terus menerus," kata Yuri di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (21/5/2020).

"Sebagai contoh, apabila memiliki kepentingan untuk ke pasar maka secara bersama-sama kita membuat semacam perjanjian agar tidak numpuk di pasar, bergantian datang ke pasar agar bisa menjaga jarak," lanjutnya.

Menurut Yuri, angka penyebaran Covid-19 dapat ditekan jika masyarakat mau bergotong royong.

Selain menjaga jarak fisik, penting bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan penerapan pola hidup bersih dan sehat.

Yuri meminta publik lebih membiasakan diri untuk mencuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah, dan menghindari kerumunan.

"Dengan cara bekerja sama, dengan cara bergotong royong terus menerus kita lakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19," ujar Yuri.

Baca juga: Cerita Istri Bupati Trenggalek Buka Kelas Physical Distancing bagi Anak di Pegunungan

Yuri menambahkan, sebagian masyarakat sudah menjalankan anjuran pemerintah dengan baik. Namun, masih ada sebagian yang belum menjalankannya.

Untuk itu, ia meminta supaya antara satu dengan yang lain saling mengingatkan.

"Mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, saling meyakinkan saudara-saudara yang lain agar bisa melaksanakannya dengan baik," kata Yuri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com