Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Perhatian Pemerintah Salurkan Bansos Mulai Bergeser ke Luar Jabodetabek

Kompas.com - 12/05/2020, 10:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, perhatian pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) akan mulai bergeser ke wilayah luar Jabodetabek.

Sebab, penularan Covid-19 di Jabodetabek dinilai sudah mulai menurun.

Ia memastikan bantuan akan terus disalurkan sambil mengupayakan percepatan penanganan Covid-19.

"Bantuan akan terus kita salurkan sambil kita mengupayakan percepatan penanganan Covid-19. Kalau Jabodetabek sudah ada penurunan kasus positifnya, maka perhatian pemerintah akan mulai bergeser ke wilayah luar Jabodetabek yang ditaksir jadi episentrum baru penyebaran Covid-19," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Menko PMK Sebut Penyaluran Bansos Tiap Daerah Akan Dievaluasi

Muhadjir mengatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi penyaluran bansos di setiap daerah.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar setiap daerah tidak terkejut apabila ada perubahan yang terjadi dalam penyaluran berikutnya.

"Perlu diingat, kami akan terus melakukan evaluasi. Jadi jangan kaget kalau di tengah jalan ada perubahan-perubahan berdasarkan hasil monitoring tim saya yang disampaikan kepada Menteri Sosial dan Menteri Desa untuk perbaikan berikutnya," kata dia.

Hingga 10 Mei 2020, realisasi bansos pemerintah pusat yang disebut sebagai bansos Presiden sudah dibagikan.

Baca juga: Lurah Diminta Tak Asal Terima Data Penerima Bansos dari RT/RW

Tahap pertama di wilayah DKI Jakarta telah rampung 100% dilanjutkan tahap kedua sudah 22,2%.

Kemudian wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) tahap pertama secara keseluruhan mencapai 8,83 persen.

Namun, diketahui bahwa jumlah pasien positif terjangkit virus corona dan terjangkit penyakit Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, berdasarkan data pemerintah pada Senin (11/5/2020) pukul 12.00 WIB, diketahui ada 233 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Diprotes Warga karena Menerima Bansos, Kepala Desa: Saya Tidak Tahu

Penambahan itu menyebabkan total ada 14.265 kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

"Konfirmasi positif Covid-19 hari ini kita dapatkan 233 orang, sehingga totalnya menjadi 14.265 orang," ujar Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Sejauh ini, kasus Covid-19 tercatat ada di 373 kabupaten atau kota dari 34 provinsi, atau semua provinsi di Indonesia.

Namun, sebaran kasus baru periode 10 - 11 Mei 2020 diketahui berasal dari 15 provinsi. DKI Jakarta mencatat penambahan kasus Covid-19 tertinggi dengan 86 kasus baru.

Berikutnya, ada Jawa Barat dengan 56 kasus baru. Penambahan tinggi juga masih dicatat Jawa Timur dengan 34 kasus baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com