Kompas.com - 12/05/2020, 09:50 WIB
Warga memegang sembako yang diterima di Jalan Garnisum RT 003/RW 04, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2020). Pemerintah menggelontorkan dana bansos untuk warga rentan miskin Jakarta yang terdampak wabah COVID-19, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga. Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama wabah covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga memegang sembako yang diterima di Jalan Garnisum RT 003/RW 04, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2020). Pemerintah menggelontorkan dana bansos untuk warga rentan miskin Jakarta yang terdampak wabah COVID-19, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga. Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama wabah covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) setiap daerah.

Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah tidak terkejut apabila ada perubahan yang terjadi dalam penyaluran berikutnya.

"Perlu diingat, kami akan terus melakukan evaluasi. Jadi jangan kaget kalau di tengah jalan ada perubahan-perubahan berdasarkan hasil monitoring tim saya yang disampaikan kepada Menteri Sosial dan Menteri Desa untuk perbaikan berikutnya," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Anggota Komisi XI Minta Pemerintah Perbaiki Data Bansos untuk Pulihkan Ekonomi Rakyat

Dalam penyaluran bansos, beberapa daerah ada yang memanfaatkan teknologi seperti Kota Tangerang.

Daerah tersebut memanfaatkan aplikasi Sidata dan Sigacor (Siaga Corona) yang diklaim mampu menjamin data penerima bansos terverifikasi dan lebih transparan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Muhadjir, dengan menggunakan aplikasi tersebut proses pengiriman dan sasaran penerima bansos sudah terverifikasi dengan baik.

"Saya kira ini bisa dicontoh oleh kabupaten/kota lain, meski saya yakin kabupaten/kota yang lain juga sudah mengembangkan aplikasi," kata Muhadjir.

Baca juga: Transparansi Data Penerima Jadi Kunci Kelancaran Distribusi Bansos Covid-19

Muhadjir mengatakan, penggunaan aplikasi sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan data penerima bansos tepat sasaran dan cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut juga bisa sekaligus menjadi rekap data untuk perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Aplikasi tersebut juga membuat pemberian bantuan stimulus Covid-19 di Kota Tangerang tidak tumpang tindih dengan bantuan pemerintah pusat.

Pasalnya, dalam aplikasi tersebut dibedakan pembagian zona wilayah kecamatan.

Baca juga: Menko PMK Sebut Penyaluran Bansos Presiden Tahap I di DKI Sudah Rampung

Hingga 10 Mei 2020, realisasi bansos pemerintah pusat yang disebut sebagai bansos Presiden sudah dibagikan signifikan.

Tahap pertama di wilayah DKI Jakarta telah rampung 100% dilanjutkan tahap kedua sudah 22,2 persen.

Kemudian wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) tahap pertama secara keseluruhan mencapai 8,83 persen. Khusus Kota Tangerang, sudah 10,76 persen disalurkan atau sebanyak 5.955 keluarga penerima manfaat (KPM).



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Nasional
Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Nasional
KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

Nasional
KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

Nasional
Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Nasional
Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Nasional
Memaknai Corona ala Madura

Memaknai Corona ala Madura

Nasional
ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

Nasional
1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

Nasional
Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Nasional
KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Administrasi Pemerintahan

KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Administrasi Pemerintahan

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X