Menko PMK Sebut Penyaluran Bansos Tiap Daerah Akan Dievaluasi

Kompas.com - 12/05/2020, 09:50 WIB
Warga memegang sembako yang diterima di Jalan Garnisum RT 003/RW 04, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2020). Pemerintah menggelontorkan dana bansos untuk warga rentan miskin Jakarta yang terdampak wabah COVID-19, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga. Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama wabah covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga memegang sembako yang diterima di Jalan Garnisum RT 003/RW 04, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2020). Pemerintah menggelontorkan dana bansos untuk warga rentan miskin Jakarta yang terdampak wabah COVID-19, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga. Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama wabah covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi penyaluran bantuan sosial ( bansos) setiap daerah.

Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah tidak terkejut apabila ada perubahan yang terjadi dalam penyaluran berikutnya.

"Perlu diingat, kami akan terus melakukan evaluasi. Jadi jangan kaget kalau di tengah jalan ada perubahan-perubahan berdasarkan hasil monitoring tim saya yang disampaikan kepada Menteri Sosial dan Menteri Desa untuk perbaikan berikutnya," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Anggota Komisi XI Minta Pemerintah Perbaiki Data Bansos untuk Pulihkan Ekonomi Rakyat

Dalam penyaluran bansos, beberapa daerah ada yang memanfaatkan teknologi seperti Kota Tangerang.

Daerah tersebut memanfaatkan aplikasi Sidata dan Sigacor (Siaga Corona) yang diklaim mampu menjamin data penerima bansos terverifikasi dan lebih transparan.

Menurut Muhadjir, dengan menggunakan aplikasi tersebut proses pengiriman dan sasaran penerima bansos sudah terverifikasi dengan baik.

"Saya kira ini bisa dicontoh oleh kabupaten/kota lain, meski saya yakin kabupaten/kota yang lain juga sudah mengembangkan aplikasi," kata Muhadjir.

Baca juga: Transparansi Data Penerima Jadi Kunci Kelancaran Distribusi Bansos Covid-19

Muhadjir mengatakan, penggunaan aplikasi sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan data penerima bansos tepat sasaran dan cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut juga bisa sekaligus menjadi rekap data untuk perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Aplikasi tersebut juga membuat pemberian bantuan stimulus Covid-19 di Kota Tangerang tidak tumpang tindih dengan bantuan pemerintah pusat.

Pasalnya, dalam aplikasi tersebut dibedakan pembagian zona wilayah kecamatan.

Baca juga: Menko PMK Sebut Penyaluran Bansos Presiden Tahap I di DKI Sudah Rampung

Hingga 10 Mei 2020, realisasi bansos pemerintah pusat yang disebut sebagai bansos Presiden sudah dibagikan signifikan.

Tahap pertama di wilayah DKI Jakarta telah rampung 100% dilanjutkan tahap kedua sudah 22,2 persen.

Kemudian wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) tahap pertama secara keseluruhan mencapai 8,83 persen. Khusus Kota Tangerang, sudah 10,76 persen disalurkan atau sebanyak 5.955 keluarga penerima manfaat (KPM).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X