Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenaga Ahli KSP Sebut Mitra dan Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Dievaluasi

Kompas.com - 07/05/2020, 11:42 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah membuka kemungkinan evaluasi terhadap mitra dan penyediaan pelatihan program Kartu Prakerja.

"Sekali lagi, apa yang disediakan mitra terbuka untuk dievaluasi. Bahkan mitra-mitra sendiri nanti akan dievaluasi atau ditambahkan sehingga pilihan makin beragam," kata Donny dalam tayangan Satu Meja The Forum episode "Ada Apa dengan Kartu Prakerja?", dikutip dari siaran Kompas TV, Kamis (7/5/2020).

Dia menjelaskan pemerintah memang membuka ruang seluas-luasnya bagi mitra untuk meyediakan berbagai pelatihan.

Baca juga: KSP: Kartu Prakerja Dimodifikasi Jadi Semi Bansos, Komponen Pelatihan Hanya 28%

Kendati demikian, Donny menegaskan seluruh pelatihan yang disediakan mitra Kartu Prakerja telah melalui verifikasi.

"Tentu saja semua pelatihan melalui verifikasi dan supervisi. Tapi ini adalah pasar pelatihan, jadi semua orang bisa memilih pelatihan yang paling disukai," ucapnya.

"Nanti kalau ada satu yang paling diminati akan disediakan terus oleh pemerintah melalui mitra yang ditunjuk," imbuh Donny.

Ia mengatakan sejauh ini ada delapan mitra Kartu Prakerja.

Penerima manfaat Kartu Prakerja dikatakan memiliki keleluasaan penuh memilih pelatihan yang sesuai kebutuhan masing-masing.

Baca juga: Usai Wabah Covid-19, Pemerintah Pastikan Pelatihan Kartu Prakerja Digelar Offline

"Ada delapan mitra yang menyediakan pelatihan online untuk mereka yang mendaftar Prakerja yang disebut penerima manfaat. Delapan mitra ini menyediakan banyak pelatihan berbasis digital, dan dari nilai yaitu Rp 1 juta per penerima manfaat bisa memilih sendiri," ujar Donny.

Selain itu, Donny mengakui bahwa Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 telah melalui modifikasi ulang.

Ia menyatakan Kartu Prakerja saat ini didesain menjadi program semi bantuan sosial.

"Awalnya memang didesain untuk pelatihan, memberikan skilling, reskilling, dan upskilling bagi para pekerja berupa pelatihan online dan offline. Lalu kita mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak ekonomi berat, terutama jumlah PHK yang menggelembung cukup besar. Karena itu Prakerja didesain ulang jadi semi bansos," jelasnya.

Baca juga: KPK Dalami Laporan MAKI soal Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

Menurut dia, komponen pelatihan dalam Kartu Prakerja hanya 28 persen dari total manfaat yang diterima pendaftar.

Donny menjelaskan sebagian besar manfaat Kartu Prakerja merupakan insentif finansial.

"Sebagian besar isinya insentif finansial supaya mereka yang kena PHK bisa bertahan selama krisis berlangsung. Ada Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan akan diberikan, lalu insentif pascasurvei total Rp 150 rribu," terangnya.

"Komponen pelatihan hanya sekitar 28 persen dari total manfaat yang diterima mereka yang terdampak," kata Donny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com