Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lantik Dirjen Imigrasi, Yasonna Tak Mau Insiden Harun Masiku Terulang

Kompas.com - 04/05/2020, 15:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Direktur Jenderal Imigrasi yang baru Jhoni Ginting memperbaiki Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim).

Yasonna mengatakan, Simkim harus terus diperbaiki karena ia tidak ingin kasus tidak tercatatnya kedatangan eks Caleg PDI-P Harun Masiku pada Januari 2020 lalu terulang.

"Perbaiki kesisteman Simkim kita secara terstruktur, akuntabel dan transparan," kata Yasonna saat membacakan sambutan dalam acara pelantikan Jhoni, Senin (4/5/2020).

"Januari lalu kita kebobolan, oleh karenanya menjadi tugas dan tanggung jawab saudara untuk membangun sistem keimigrasian yang baik," lanjut dia.

Baca juga: Alasan Saeful Bantu Harun Masiku Jadi Anggota DPR: Komitmen sebagai Kader PDI-P

Diketahui, ketika itu pihak Imigrasi tidak mencatat ketibaan Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta dari Singapura yang disebabkan ketidaksinkronan data pada sistem Simkim.

Di luar masalah itu, Yasonna meminta Jhoni menegakkan aturan hukum soal keimigrasian secara baik dan benar, salah satunya dengan menutup celah praktik pungutan liar.

Yasonna mengatakan, pelayanan keimigrasian harus diberikan secara adil melalui peraturan yang berlaku.

Secara khusus, Yasonna meminta Ditjen Imigrasi melayani para warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia akibat pandemi Covid-19.

"Warga negara kita yang masuk dari Malaysia, dari Saudi Arabia dan beberapa negara lainnya tetap dengan prosedur Covid-19, tetapi layani mereka sebagaimana saudara melayani saudara-saudara kita yang lain," ujar Yasonna.

Baca juga: Dengan Rp 1,5 Miliar, Harun Masiku Berniat Suap Seluruh Komisioner KPU

Kendati demikian, Yasonna mengingatkan pentingnya peran Ditjen Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

"Imigrasi sebagai pintu gerbang perbatasan Republik Indonesi harus aman dan tidak ada lalu lintas wna atau wni yg ilegal, berikan ruang kepada publik untuk ikut mengawasi," kata Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, Yasonna melantik tiga pimpinan tinggi madya dan sejumlah pimpinan tinggi pratama di lingungan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (4/6/2020).

Tiga pimpinan tinggi madya yang dilantik adalah Irjen (Pol) Reinhard Silitonga sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Jhoni Ginting sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, dan Irjen (Pol) Andap Budhi Revianto sebagai Inspektur Jenderal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com