Alasan Saeful Bantu Harun Masiku Jadi Anggota DPR: Komitmen sebagai Kader PDI-P

Kompas.com - 30/04/2020, 19:57 WIB
Eks anak buah Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Saeful, meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/ARDITO RAMADHAN DEks anak buah Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Saeful, meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa penyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, mengatakan, keterlibatannya membantu eks caleg PDI-P Harun Masiku agar masuk ke DPR sebagai bentuk komtimen terhadap partai.

Saeful mengatakan, sebagai kader PDI-P ia merasa harus tunduk terhadap segala keputusan partai hingga ikut membantu Harun.

"Ya itu komitmen saya sebagai kader partai ya, Pak, bahwa kita harus tegak lurus terhadap keputusan partai dan apapun program-program partai kita harus ikut," kata Saeful saat bersaksi sebagai terdakwa dalam sidang yang digelar PN Tipikor Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Saeful mengaku ia tidak mendapat surat tugas dari partai untuk mengurus permohonan pergantian antarwaktu anggota DPR dari Riezky Aprillia ke Harun Masiku.

Baca juga: Advokat Donny Tri Istiqomah Akui Utus Saeful Minta Riezky Aprilia Keluar dari PDI-P

Ia pun mengaku tidak mengetahui alasan partainya memutuskan mengajukan Harun sebagai anggota DPR ketimbang Riezky Aprillia.

"Saya tidak berpikir sejauh itu, yang saya tahu partai sudah memutuskan dan saya tegak lurus terhadap keputusan partai," ujar Saeful.

Namun, Saeful mengaku dirinya khilaf ketika akhirnya terlibat dalam kasus suap dalam proses membantu Harun tersebut.

"Ya dalam prosesnya saya ada kekhilafan untuk coba masuk ke proses tadi," kata Saeful.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku tidak pernah mengutus Saeful untuk mengurus permohonan pergantian anggota DPR dari Riezky Aprillia ke Harun Masiku.

Baca juga: Persidangan Ungkap Percakapan Hasto dan Saeful, KPK Tunggu Kesaksian Saeful

Hasto mengatakan, DPP PDI-P hanya menunjuk Donny Tri Istiqomah untuk mengurus permohonan PAW tersebut ke KPU

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X