Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX DPR: Bansos Tak Boleh Tersendat karena Persoalan Tas

Kompas.com - 30/04/2020, 12:19 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Daulay, menyayangkan sikap pemerintah yang mempersoalkan urusan tas jinjing yang menyebabkan bantuan sosial untuk masyarakat tersendat.

Saleh menilai perihal tas jinjing itu merupakan perkara sepele dalam distribusi bansos.

"Pemberian bantuan sosial semestinya tidak boleh tersendat karena persoalan nonesensial seperti itu. Masyarakat saat ini benar-benar sangat membutuhkan bantuan. Mereka sebetulnya tidak mempermasalahkan tas pembungkusnya," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).

"Yang mereka tunggu saat ini adalah bagaimana agar kebutuhan hidup mereka tercukupi," imbuhnya.

Baca juga: Kepala Daerah Jangan Manfaatkan Bansos Corona Ajang Kampanye Terselubung

Menurut Saleh, semestinya pemerintah memprioritaskan percepatan penyaluran bantuan untuk masyarakat.

Apalagi, kata Saleh, pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam.

"Pemerintah telah menetapkan ini sebagai bencana dan darurat nasional. Pemerintah juga menyebut bahwa bencana ini berimplikasi luas bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat. Karena itu, sudah semestinya pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial yang ada," ucapnya.

Selain itu, Saleh pun mempertanyakan desain tas jinjing berwarna merah-putih itu karena bertuliskan "Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19".

Ada logo Presiden RI di bagian atas dan logo Kementerian Sosial di bagian bawah.

“Lagi pula, mengapa mesti harus ada tulisan bantuan dari presiden? Bukankah itu memakai uang negara? Artinya, itu bukan bantuan personal, tetapi bantuan negara yang didanai dari APBN milik rakyat," ujar Saleh.

Ia curiga ide itu berasal dari Mensos Juliari Batubara sendiri agar Presiden Joko Widodo senang dengan kinerjanya.

Saleh tak yakin Jokowi menganggap perihal logo presiden itu hal yang penting.

Baca juga: Soal Bansos Jabar, Ridwan Kamil Bilang 1,7 Juta Data KK Ngaco

"Ini mungkin menterinya saja yang ingin mendapat poin dari presiden. Kalau ada tulisan presiden, kan bisa dilaporin seperti itu. Harapannya, ya presiden senang," ucap Saleh.

Diberitakan, Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui distribusi bantuan sosial berupa paket sembako sempat tersendat karena persoalan kemasan.

Meski paket sembako sudah tersedia, namun terjadi keterlambatan dalam produksi tas jinjing yang digunakan untuk mengemas sembako.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Nasional
Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Nasional
Pakaian Teluk Belange, Baju Adat Jokowi Saat Pimpin Ucapara Hari Lahir Pancasila di Riau

Pakaian Teluk Belange, Baju Adat Jokowi Saat Pimpin Ucapara Hari Lahir Pancasila di Riau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com