Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: Hindari Berita Bohong supaya Tak Jadi Beban Psikologis

Kompas.com - 19/04/2020, 17:41 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto meminta masyarakat untuk menghindari sebaran berita bohong atau hoaks.

Hal ini penting supaya beban ekonomi dan sosial masyarakat tak lantas bertambah dengan adanya beban psikologis akibat berita bohong selama wabah Covid-19.

"Tantangan risiko kesehatan dan dampaknya dalam kehidupan sosial ekonomi sudah cukup berat," kata Yurianto di Graha BNPB, Jakarta Timur, Minggu (19/4/2020).

"Mari kita pastikan kita terhindar dari tambahan beban psikologis akibat berita dan informasi yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.

Baca juga: Dinkes Blora Umumkan Kasus Pertama Covid-19

Yurianto mengatakan, berita bohong akan memunculkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap aparat pemerintah.

Oleh karenanya, untuk mendapat informasi seputar corona, masyarakat diminta mengakses informasi yang resmi dari pemerintah.

"Baik pada kanal covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp Covid-19, Halo Kemenkes di 1500567," ujar Yuri.

Yuri pun mengingatkan masyarakat untuk terus berjaga jarak dalam berkomunikasi.

Publik untuk tetap berada di rumah. Namun, jika terpaksa harus keluar rumah, wajib bagi siapapun untuk mengenakan masker.

"Mari kita sebar luaskan dengan melaksanakan penggunaan masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku," ujar Yuri.

Ia juga mengingatkan semua pihak untuk rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir minimal 20 detik.

Baca juga: Bertambah 12, Jumlah Kasus Covid-19 di Papua Capai 107

Ia meminta supaya tak ada yang menyentuh mata, hidung atau mulut sebelum mencuci tangan.

"Gotong royong dan bersatu melawan covid dari pusat sampai ke desa, sampai ke RT, RW, sampai keluarga. Tetap di rumah, produktif di rumah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com