Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Segera Realisasikan Bansos bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

Kompas.com - 15/04/2020, 20:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Manager Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, selain fokus pada kesehatan, pemerintah juga harus fokus kepada dampak sosial yang diakibatkan oleh Covid-19 ini.

Oleh karena itu, pendistribusian bansos tersebut harus dipercepat karena masyarakat terdampak terutama yang miskin dan rentan miskin sangat membutuhkannya.

"Pendistribusian bantuan, baik bantuan langsung tunai maupun bantuan yang terintegrasi dengan bantuan reguler lain seperti PKH, Kartu Sembako dan program lainnya kepada masyarakat harus segera direalisasikan," ujar Badiul Hadi, dikutip dari siaran pers, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: Gubernur Emil: Paket Bansos Diantar Ojol dan Opal ke Rumah Penerima Bantuan

Tak hanya cepat dalam penyalurannya, kata dia, pemerintah juga juga harus melakukan pendataan secara cermat.

Artinya, kata dia, pemerintah tidak salah sasaran dalam menyalurkan bantuan tersebut.

"Tidak kalah penting pencairan bantuan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menterinya telah menunjukkan fokus dan prioritas yang benar, yakni melalui pendekatan whole-government dan intervensi dari semua jalur.

"Tetapi ujiannya adalah memastikan terjadinya percepatan atas semua rencana dan target kerja penanganan Covid-19," kata dia.

Baca juga: Pakai Pos dan Ojol, Bansos dari Pemprov Jabar Disalurkan ke Rumah Warga Depok

Terutama untuk memastikan realisasi tes massal di DKI Jakarta dan realisasi bantuan tunai dan bantuan lainnya kepada warga yang wilayahnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sementara itu, Direktur Migrant Care Wahyu Susilo (Direktur Migrant CARE) meminta pemerintah juga tidak melupakan pekerja migran dalam memberikan bantuan.

"Pekerja migran, walau menjadi kelompok yang paling awal terpapar Covid-19, kerap dilupakan dalam skema bantuan sosial," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia harus ada skema khusus bagi pekerja migran, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan, yang bertahan di negara tempat bekerja, serta yang pulang ke kampung halaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com